Ngelmu.co – Awalnya, budayawan Sudjiwo Tedjo tampak gemas dengan kabar pelaku usaha yang meminta penundaan pemilihan presiden 2024.
Potret ini terlihat ketika yang bersangkutan menanggapi cuitan CEO Visinema Group, Angga Dwimas Sasongko.
Pada Senin (10/1/2022), Angga, melalui akun Twitter pribadinya, @anggasasongko, mengomentari sebuah berita.
Judulnya, ‘Menteri Investasi Ungkap Pelaku Usaha Minta Tunda Ganti Presiden 2024’.
Angga bertanya, “Bagaimana ceritanya demokrasi dan bernegara kita bisa diatur-atur sama ‘pelaku usaha’? Runyam benar,” kritiknya.
Mendapati hal tersebut, Sudjiwo Tedjo pun menjawab.
“Mungkin beliau belum pernah nonton ‘Designated Survivor’, bahwa tidak ada yang bisa menunda Pilpres di AS, bahkan wabah,” tuturnya.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) juga tampak sepakat dengan Sudjiwo Tedjo.
“Bukan hanya di AS, pemilu atau pilpres tidak diubah atau ditunda gara-gara pandemi Covid-19.”
Demikian ujar HNW melalui akun Twitter pribadinya, @hnurwahid, Selasa (11/1/2022) kemarin.
“Di Iran dan New Zealand juga,” sambungnya. “Malah di Malaysia, saat pandemi Covid-19, PM Muhyiddin diganti oleh PM Ismail Shabri.”
“Kalau di Indonesia? Enggak usah neko-neko, ikuti UUD NRI 1945 saja,” tutup HNW.
Baca Juga:
Kembali ke Sudjiwo Tedjo. Pada cuitan lainnya, ia terlihat menuliskan beberapa kalimat bernada satire, sembari mengunggah gambar undur-undur.
“Tanya undur-undur, setuju enggak Pilpres diundur dari 2024? Taruh beliau di tahun 2024 pada daftar tahun Masehi,” tuturnya.
“Kita saksikan, beliau [undur-undur] bersedia mundur sampai tahun berapa. Itu tahun Pilpres-nya!” sambungnya menyindir.
“Jangan cuma tanya pengusaha. WNI itu terdiri atas manusia, flora, dan fauna,” imbuhnya lagi.
Belum usai. Teranyar, Sudjiwo Tedjo membuat dialog singkat antara guru dengan murid. Begini bunyinya:
Guru PAUD: Cita-citamu apa, anak-anaaaaaak?
Murid: Jadi orang yang bisa menunda Pilpres 2024, Bu Guruuuuuuu…
Guru: Berarti kalian semua pengin jadi pengusaha?
Murid: Betul, Bu. Merintis jadi start up bidang jasa penundaan Pilpres. Horeeeee.
@ngelmu.co #SudjiwoTedjo mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menunda #Pilpres di #AS, bahkan #Wabah; mengutip #DesignatedSurvivor. #News #Ngelmuco #Fyp ♬ suara asli – Ngelmu
Dalam dialog tersebut, guru tampak mengakhiri tanya jawab dengan acungan jempol.
Sesama pengguna Twitter pun ramai-ramai menanggapi cuitan Sudjiwo Tedjo. Mereka misalnya:
Pelaku Usaha Minta Tunda Pilpres 2024
Semua bersumber dari pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Ia bilang, rata-rata pelaku usaha berharap penundaan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Pertimbangannya tidak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik.”
Demikian kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Ahad (9/1/2022) lalu, mengutip CNN Indonesia.
“Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan,” sambungnya.
“Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik, tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” imbuhnya lagi.
“Jadi, itu hasil diskusi saya sama mereka,” jelas Bahlil.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Bahlil juga bilang bahwa memajukan atau memundurkan pemilu, bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan Indonesia.
Pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi, katanya.
“Tahun 1997, kita pemilu harusnya ‘kan 2002, kita baru pemilu kalau lima tahun sekali,” ujar Bahlil.
“Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi,” imbuhnya.
“Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu,” sambung Bahlil.
Indonesia, lanjutnya, perlu menentukan apa yang akan menjadi fokus saat ini dan ke depan.
Menurut Bahlil, jika ingin optimal, persoalan pemulihan ekonomi serta memilih kepemimpinan baru melalui pemilu adalah dua hal yang tidak dapat berjalan bersamaan.
“Tinggal kita lihat, adalah kebutuhan bangsa kita ini apa? Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19?”
“Apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi? Atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu?” sebut Bahlil.
Sebagai informasi, hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diperpanjang hingga 2027.
Mereka menolak wacana tersebut, walaupun alasannya demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan hasil survei lembaganya, Ahad (9/1/2022).
