Ngelmu.co – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma), berkunjung ke Tuban, Jawa Timur, untuk menyaksikan langsung penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pada kesempatan itu, ia mencoba menjelaskan, bahwa dalam menangani pandemi Covid-19, pemerintah punya keterbatasan.
“Bantuan yang bapak ibu terima, untuk meringankan beban, karena pembatasan aktivitas,” tutur Risma, Senin (26/7), mengutip Kumparan.
“Tapi tidak bisa terus-menerus, karena pemerintah memiliki keterbatasan,” imbuhnya.
Itu mengapa, Risma, meminta agar masyarakat Tuban–juga daerah lain–berjuang bersama, memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
“Kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka virus ini akan terus bermutasi,” ujarnya.
“Kita tidak selesai-selesai. Kita tidak bisa menggerakkan ekonomi,” sambungnya tegas.
Lebih lanjut, Risma, juga bicara soal meningkatnya angka penyebaran Covid-19 yang tidak sejalan dengan bertambahnya sumber daya pendukung.
“Tenaga kesehatan terbatas, alat kesehatan, termasuk obat-obatan, juga tidak mencukupi,” jelasnya.
“Kapasitas rumah sakit terbatas, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipikirkan,” pesan Risma.
Di sisi lain, ia juga mengakui, jika bantuan 5 kilogram beras dari pemerintah, tidak bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga.
“Karena memang tujuannya untuk meringankan sebagian beban masyarakat,” kata Risma. “Itulah kemampuan negara yang mampu diberikan.”
Namun, ia tetap memastikan, bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
“Meskipun itu bukan persoalan mudah, karena keterbatasan anggaran dialami semua instansi,” bebernya. “Mau meningkatkan pendapatan dari pajak, juga tidak bisa.”
Maka Risma, dengan sangat, memohon agar masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan.
Publik Merespons
Walaupun tak secara langsung, publik, tetap merespons pernyataan Mensos Risma.
Sebagian besar dari mereka, fokus kepada pernyataan, ‘pemerintah memiliki keterbatasan’.
Jannah, misalnya. “Ya, sudah. Makanya jangan ada PPKM level-levelan.”
“Masyarakat mau kerja, suruh di rumah saja. Ya, gak dapat penghasilan,” sambungnya.
“Tolonglah, mau minta tolong ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah,” tegas Jannah.
Sementara pemilik akun @bayusabdahedap, mengatakan, “Rakyat juga gak bisa terus-terusan didenda karena telat bayar pajak.”
“Bantuan pemerintah bisa terputus pada rakyat. Kalau masyarakat bayar pajak ke pemerintah bisa diputus gak?” sahut @RidPratama.
Akun @dodijz, justru bertanya, “Maksudnya, duitnya sudah dihabiskan sama koruptor?”
Ada juga yang justru menyindir langkah pemerintah lainnya. “Terbatas karena duitnya buat ibu kota baru. Hiyahiyahiya,” cuit @i_f4_l.
Walaupun ada juga yang mengaku barang dagangannya laris di tengah PPKM.
