Ngelmu.co – Cina meminta pemerintah Republik Indonesia (RI), ikut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
China Development Bank (CDB), menyampaikan permintaan tersebut, seiring terjadinya kelebihan biaya (cost overrun) dalam pengerjaan konstruksi proyek.
Proyek KCJB, memang mengalami cost overrun, hingga angkanya menyentuh 8 miliar dolar AS atau setara Rp114,24 triliun.
Artinya, biaya proyek membengkak 1,9 miliar dolar AS; ekuivalen Rp27,09 triliun.
Sebab, rencana awalnya hanya sebesar 6,07 miliar dolar AS atau setara Rp86,5 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, bicara.
Ia mengatakan, ada permintaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) RI, ikut menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB.
Namun, pemerintah Indonesia, tidak bisa langsung menerima permintaan tersebut, karena masih harus membahasnya di Kementerian Keuangan; sebagai bendahara APBN.
“Ada permintaan, karena cost overrun ini, agar di-cover oleh pemerintah Indonesia.”
“Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan, baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun.”
Demikian tutur Wahyu pada Rabu, 27 Juli 2022, kemarin, seperti Ngelmu kutip dari Kompas.
Persoalan pembengkakan biaya, sambungnya, juga masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apakah nanti pemerintah bisa ikut andil menalanginya atau tidak.
Baca Juga:
Sekadar mengingat, sebelumnya, Presiden Jokowi beberapa kali menekankan bahwa proyek KCJB, murni business to business (b to b).
Jokowi juga berjanji tidak akan menggunakan dana APBN, sepeser pun.
Menurutnya, pemerintah–melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi–terus memonitor ketat proyek tersebut.
Progres pembangunan konstruksi fisik KCJB, terus dikebut. Walaupun beberapa kali molornya target penyelesaian juga tidak dapat dipungkiri.
“Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan,” kata Wahyu.
Terpisah, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, menyampaikan bahwa penyelesaian proyek KCJB, memang terancam terhambat; sehingga penyelesaian proyek diundur.
Ia bilang, penyelesaian proyek KCJB, bisa molor jika penyertaan modal negara (PMN), tidak kunjung cair, sekaligus menyusul menipisnya kas KCIC [Kereta Cepat Indonesia-China], hingga September mendatang.
“Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh, dan akan diberikan support, dan ini apalagi enggak jadi 2022…”
“Maka berpotensi, penyelesaiannya kereta cepat ini akan terhambat juga, karena cast flow KCIC itu akan bertahan sampai September.”
“Sehingga belum turun, maka cost overrun ini, Juni 2023, akan terancam mundur,” jelas Didiek dalam rapat Komisi V DPR.
Ia juga mengatakan, masalah proyek KCJB ini bermula dari kontraktor, dan pada 2019, terhambat pembebasan tanah.
“Ini luar biasa. Nah, saat itulah, kemudian kita, PT KAI, diminta untuk masuk.”
“Namun, baru dengan keluarnya Perpres 93 Tahun 2021, kemarin, kereta api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini,” kata Didiek.
Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek KCJB ini, lanjutnya, awalnya 6 miliar dollar AS.
Namun, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya yang terdiri dari:
- Pembebasan lahan;
- Enginering, procurement, construction (EPC);
- Relokasi jalur; dan
- Biaya lainnya.
“Sejak awal, di pembebasan lahan ini antara 100 juta-300 juta dolar AS, yang besar juga EPC ini di angka 600 juta dolar AS sampai 1,2 miliar dolar AS… relokasi jalur-jalur, kemudian biaya financing cost sendiri,” papar Didiek.
