Ngelmu.co – Berbicara soal demokrasi, Prof. Azyumardi Azra menilai, bahwa saat ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan semakin cacat.
Kemunduran demokrasi terjadi lantaran adanya praktik oligarki dan politik bisnis tanpa melibatkan masyarakat sipil untuk Indonesia.
Reformasi Jilid 2
Sehingga menurutnya, saat ini Indonesia sedang membutuhkan reformasi jilid 2 secara damai.
“Jadi, sekarang kita membutuhkan reformasi jilid dua tapi yang damai. Terutama saya kira politik, ya, politik kita perlu reformasi yang luar biasa. Birokrasi kita sudah banyak yang hilang,” ujar Azyumardi di Bimasena Club, Sabtu (21/5/2022) kemarin.
Hal tersebut ia sampaikan ketika dirinya menjadi pembicara dalam Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi yang bertajuk ‘Reformasi dan Jalan Keluar Krisis’, yang digelar oleh Institu Harkat Bangsa.
Guru Besar Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai, bahwa demokrasi semakin cacat karena adanya kebijkan-kebijakan yang bertolak belakang dengan demokrasi.
“Demokrasi kita ini semakin cacat. Ini saya kira berangkat dari kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bertolak belakang dengan demokrasi, desentralisasi dan semuanya diam. Tidak ada orang yang kritis mempermasalahkan itu,” katanya.
Dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan pembaruan di sisa jabatannya. Menurutnya, Jokowi perlu melakukan gebrakan baru guna memperkuat reformasi, seperti memperkuat KPK.
“Reformasi jilid 2 itu dibutuhkan. Sebetulnya, Jokowi bisa kalau dia mau meninggalkan jejak yang bagus. Misalnya saja memperkuat kembali fungsi KPK. Kemudian UU Ciptaker, keluarkan Perppu yang saat ini kondisinya tidak adil sama tenaga kerja, buruh,” kata Azyumardi.
“Kalau itu dilakukan, itu akan dicatat dalam sejarah bahwa ada titik balik yang dilakukan Pak Jokowi,” imbuhnya.
Meski demikian, Azyumardi mengatakan, bahwa dirinya tidak menyalahkan kepemimpinan Jokowi. Sebab menurutnya, Jokowi telah melakukan hasil kerja nyata selama 2 periode masa jabatannya.
Misalnya, seperti infrastruktur yang banyak mengalami kemajuan. Menurutnya, hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan era sebelumnya.
“Saya menghargai apa yang dilakukan Pak Jokowi. Saya dua kali nyoblos Pak Jokowi. Tahun 2014 dan 2019. Banyak kemajuan yang perlu diapresiasi, salah satunya infastruktur,” ujarnya.
Alami Kemunduran
Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut reformasi yang sudah berumur 24 tahun kini mengalami kemunduran. Dia mengatakan banyak orang yang bungkam soal keadaan saat ini.
“Saya ingin mengingatkan reformasi hukum yang selama 24 tahun ini belakangan bisa dibilang agak mundur. Saya akan menegaskan bahwa kita memang butuh reformasi lagi. Kita butuh,” ucap Bivitri.
“Bicara reformasi kedua, saya kira yang perlu diperbaiki adalah orang-orang yang kritis dibungkam. Itu bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana pun pembungkaman adalah pelanggaran HAM,” tuturnya.
Baca Juga: Betapa Bahaya yang Dihadapi Demokrasi Indonesia Kini Begitu Nyata
