Ngelmu.co – Beredar kabar bahwa Uganda, terancam kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka, karena pemerintahnya gagal membayar utang ke Cina.
Namun, Vianney M Luggya selaku Juru Bicara Otoritas Penerbangan Sipil Uganda, dan Kedutaan Cina di sana, telah membantah.
Luggya bilang, pemerintah Uganda tidak berniat gagal membayar utang kepada Cina.
Maka ia menegaskan, tidak benar jika Uganda, akan kehilangan satu-satunya bandara internasional milik mereka.
THREAD:
I wish to make it categorically clear that the allegation that Entebbe Airport has been given away for cash is false. @GovUganda can’t give away such a national asset. We have said it before and repeat that it has not happened. There isn’t an ounce of truth in it.
— Vianney M. Luggya (@UCAA_Spokesman) November 27, 2021
“Which of the Chinese projects in Africa have been confiscated in Africa? NONE! The hype surrounding Chinese ‘debt trap’ in Africa have NO factual basis and is being pushed on malicious grounds”, said @WuPeng_MFAChina, Director-General, Department of African Affairs, MoFA, China pic.twitter.com/Frqvme1frg
— Chinese Embassy in Uganda (@ChineseEmb_Uga) November 26, 2021
Meski demikian, laporan media yang menyebut Uganda, berpotensi kehilangan Bandara Internasional Entebbe, lantaran berutang kepada Cina, telanjur beredar.
Dugaan yang muncul mengatakan, bahwa Cina, telah mengambil alih Bandara Internasional Entebbe Uganda di Afrika Timur.
Mengutip Economic Times, Senin (29/11/2021) lalu, pemerintah Uganda telah mendapat pinjaman dari Bank Exim China.
Di mana utang yang mencapai US$ 207 juta itu, disebut akan digunakan untuk memperluas Bandara Internasional Entebbe.
Jangka waktu dari pinjaman itu sendiri adalah 20 tahun, termasuk masa tenggang tujuh tahun.
Namun, pembayaran utang menjadi tersendat, lantaran kabarnya, pihak bandara tengah mengalami krisis.
Sementara Presiden Uganda Yoweri Museveni, kabarnya juga telah mengirim delegasi ke Cina; untuk negosiasi ulang utang.
Jika benar, ini bukan pertama kalinya Uganda, menegosiasikan utang. Sebab, pada Maret 2021 lalu, pemerintahannya juga sudah melakukan hal serupa.
Baca Juga:
Potret itulah yang kemudian membuat Uganda, disebut masuk ‘perangkap’ utang Cina.
Namun, jika mengamati secara lebih luas, Uganda bukan satu-satunya negara yang terkena ‘jebakan’ utangan Cina.
Pasalnya, ada juga negara-negara lain yang mengalami nasib serupa, sampai-sampai harus menghadapi konsekuensi.
Nigeria
Menurut peneliti di Institute dor Fevelopment of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, Nigeria juga pernah ‘terjebak’.
Di saat merasakan kegagalan alias bangkrut, model pembiayaan Nigeria adalah utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman [dalam jangka panjang].
Cina memberi pinjaman dengan syarat, Nigeria harus menggunakan bahan baku serta buruh kasar asal negeri mereka untuk pembangunan infrastruktur.
“Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang. Akhirnya mereka tidak bisa bayar utang,” kata Rizal.
“[Ada] Banyak. Beberapa negara, di antaranya Angola, mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga,” sambungnya.
Zimbabwe
Sebelumnya, Rizal membahas tentang negara-negara yang berutang untuk pembangunan infrastruktur.
Selain Nigeria, hal ini juga dilakukan oleh Angola, Zimbabwe, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang; tidak terkecuali, Cina.
Namun, kata Rizal, tidak semua negara dapat hasil positif, setelah menjadikan utang sebagai penopang pembangunan infrastruktur.
Sebab, ada beberapa negara yang justru harus mengalami kebangkrutan, seperti Nigeria tadi.
Rizal menyampaikan hal ini pada 21 Maret 2018 lalu. “Jadi, ada bad story dan success story.”
“Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan, dan Sri Lanka,” bebernya.
Walaupun utangan juga tidak melulu digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara.
Ini terlihat sejak 1998, bagaimana Zimbabwe, mengirim pasukan serta membeli peralatan dari Cina.
Tujuannya tak lain untuk membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda.
Pemerintah Zimbabwe pun harus berutang kepada Cina untuk membiayai aktivitas tersebut.
Jika diakumulasikan, utangan mereka mencapai US$ 4 juta, atau Rp54,8 triliun dengan kurs Rp13.700.
Akhirnya, karena tidak mampu membayar utang, Zimbabwe harus mengikuti keinginan Cina.
Cina minta Zimbabwe mengganti mata uang mereka menjadi yuan, sebagai imbalan penghapusan utang. Risiko itu pun berlaku sejak 1 Januari 2016.
Catatan: Zimbabwe gagal membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.
Sri Lanka
Di tahun 2018 lalu, Sri Lanka juga tercatat harus merelakan pelabuhan serta bandara miliknya untuk dikelola oleh Cina.
Awalnya, Cina membiayai proyek pelabuhan Hambantota [yang terletak di Pantai Selatan], melalui utangan sebesar US$ 1,5 miliar.
Bantuan itu Cina beri kepada Sri Lanka di tahun 2010.
Namun, pada 2017, Sri Lanka malah harus merelakan pelabuhan tersebut kepada Cina, lantaran tidak mampu membayar utang.
Keputusan yang berlaku sejak Sri Lanka menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik Cina, selama 99 tahun.
Kala itu, Sri Lanka berutang sebesar US$ 8 miliar kepada Cina.
Jika dihitung, untuk membayar utang luar negeri kepada Cina–dan negara lain–Sri Lanka akan menghabiskan 94 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Analis senior di Australian Strategic Policy Institue, Malcolm Davis, pun memberikan penilaiannya.
Menurutnya, pengambilalihan pelabuhan itu menguntungkan, karena membuat Cina dapat lebih mudah mengekspor barang ke India.
“Pelabuhan itu tidak hanya menjadi jalur yang strategis ke India bagi Cina, tetapi juga memberi Cina, posisi yang menguntungkan.”
“Untuk mengekspor barang-barangnya ke dalam lingkup ekonomi India, sehingga mencapai sejumlah tujuan strategis dalam hal itu,” jelasnya.
Negara Kita Bagaimana?
Berkaca pada Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, dan Uganda, bagaimana nasib negara kita?
Mengingat lembaga riset Amerika Serikat, Aiddata, menempatkan Indonesia, sebagai salah satu negara penerima utang terselubung [hidden debt] terbesar dari Cina.
Utang terselubung itu mengalir ke sejumlah proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN dan swasta.
Pada 2000-2017, nilai utangan mencapai USD 34,38 miliar atau–dengan kurs saat ini–setara Rp488,9 triliun.
Adapun proyek Indonesia yang didanai utangan Cina, antara lain bendungan, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, misalnya.
Waduk terbesar kedua di Indonesia itu dibangun dengan dana USD 215,62 juta dari CEXIM-China.
Sebagaimana penuturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.
Lalu, Tol Medan-Kualanamu sepanjang 61,8 km. Biaya untuk proyek tersebut juga dari utang luar negeri [CEXIM-China] sebesar USD 122,43 juta.
Teranyar, adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa investasi sebesar USD 5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.
Namun, akhirnya, akibat pembengkakan biaya, sekarang pemerintah ikut mendanainya lewat APBN.
Risiko Utangan Terselubung dari Cina
Utang terselubung dari Cina, dihasilkan melalui skema bisnis dengan BUMN pun perusahaan patungan dan swasta.
Memang, utang-utang itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah, sekaligus bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.
Utang terselubung Cina tersebut juga tidak masuk dalam skema Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
Namun, utang yang dilakukan oleh BUMN, SPV [special purpose vehicle], perusahaan patungan, dan swasta itu tetap bisa menyeret pemerintah.
Jika terjadi wanprestasi, sebagaimana pengakuan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.
“Jika wanprestasi, berisiko nyerempet pemerintah,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi, @prastow, Jumat (15/10/2021).
Sementara terkait utang BUMN yang dijamin, Prastowo memastikan, utang itu dianggap kewajiban kontinjensi pemerintah.
Kewajiban kontinjensi tersebut juga tidak akan menjadi beban yang harus dibayarkan pemerintah, sepanjang mitigasi risiko default dijalankan.
“Ini yang terjadi saat ini: zero default atas jaminan pemerintah,” kata Pras.
8) Kewajiban kontinjensi memiliki batasan maksimal penjaminan oleh Pemerintah. Batas maksimal pemberian penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada 2020 – 2024 sebesar 6% terhadap PDB 2024.
— Prastowo Yustinus (@prastow) October 15, 2021
