Ngelmu.co – Dua bulan sebelum terkena OTT [operasi tangkap tangan] KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDIP.
Mengutip Tempo, pernyataan tersebut terekam dalam video yang diunggah kanal YouTube Madu TV Network Jawa Timur, 3 Maret 2021.
“Saya menyampaikan secara resmi dan secara sebenarnya, bahwa, saya ini kader PDI Perjuangan.”
“Saya bukan kader partai lain. Oleh sebab itu, kehadiran saya di sini untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A si B, si C,” tegas Novi.
“Jiwa raga saya PDI Perjuangan, dan saya kader partai yang akan membangun Nganjuk, bersama teman-teman PDI lainnya.”
Pada kesempatan itu, 3 Maret 2021, ia nampak hadir dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDIP se-Kabupaten Nganjuk.
Partai Pengusung
Sebelumnya, ketika maju sebagai calon bupati di Pilkada Nganjuk 2018, partai pengusung Novi adalah PDIP, PKB, dan Partai Hanura.
Ia berpasangan dengan Marhaen Djumadi yang juga kader PDIP.
Namun, di situs Wikipedia, Novi justru tercantum sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur periode 2021-2026.
Informasi serupa yang pernah ditulis oleh akun Facebook Info Nganjuk, 10 April 2021 lalu.
Keberatan PKB
Itu mengapa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melalui Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP partainya, yakni Luqman Hakim, keberatan.
Ia menegaskan, bahwa Novi, bukan kader PKB. “Bersama ini kami kirimkan link video di kanal YouTube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.”
“Sebagai kader salah satu partai politik, di mana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Luqman, Senin (10/5), mengutip Republika.
Maka ia memohon, agar keberadaan Novi, tak dikaitkan dengan PKB.
Bantahan PDIP
Namun, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pun membantah Rahman, sebagai kader partainya.
“Bukan anggota, dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” tegasnya, Senin (10/5) mengutip Kompas.
Djarot menjelaskan, bahwa yang merupakan kader PDIP adalah Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.
Bersama PKB, PDIP memang mengusung Novi dan Marhaen, maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.
“Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim,” kata Djarot.
“Waktu Pilkada, keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB,” jelasnya.
Kena OTT
Tim Satgas penyidik KPK, sebelumnya melakukan OTT di wilayah Jawa Timur (Jatim), Ahad (9/5) sore.
Novi merupakan salah satu yang ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut.
“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (10/5).
Novi teringkus dalam OTT KPK yang berlangsung pada Ahad (9/5) malam.
Diduga, ia menerima suap terkait jual beli jabatan di wilayah pemerintahannya.
KPK juga menyita uang ratusan juta dalam OTT Novi yang statusnya masih sebagai terperiksa.
KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat dalam OTT Bupati Nganjuk.
Total Harta
Mengutip Detik, total harta kekayaan Novi, mencapai Rp116 miliar [Rp116.897.534.669] berdasarkan LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara] yang tercatat di KPK.
Novi, tercatat memiliki 32 bidang tanah, tersebar di Nganjuk, Kediri, Jombang, Surabaya, hingga Jakarta Selatan.
Dengan luas bervariasi, puluhan bidang tanah itu disebut sebagai hasil sendiri, bernilai Rp58 miliar [Rp58.692.120.000].
Novi juga memiliki tiga mobil yang jika dijumlah nilainya mencapai Rp764 juta.
Harta bergerak lain miliknya adalah Rp1,21 miliar, belum termasuk surat berharga, Rp32 miliar [Rp32.201.677.364].
Novi juga tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp26 miliar [Rp26.479.737.669.
Adapun utang miliknya tercatat Rp2,45 miliar.
Lelang Jabatan
Kembali ke Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ia mengatakan, KPK masih memeriksa sekaligus mendalami OTT yang turut menjerat Novi.
Namun, seorang sumber mengatakan, OTT Novi, berhubungan dengan jual beli jabatan di lingkungan Nganjuk.
“Soal lelang jabatan camat dan pengisian perangkat desa [carik],” tutur sumber tersebut, Senin (10/5).
