Ngelmu.co – Beberapa jam pasca pelantikannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, langsung menandatangani 15 perintah eksekutif yang mencabut kebijakan Donald J Trump [presiden sebelumnya].
Salah satunya adalah ‘Muslim Ban’, pembatalan pembatasan kedatangan warga dari sejumlah negara mayoritas Muslim, sebagaimana mengutip Reuters dan Associated Press, Kamis (21/1).
“Sejumlah perintah eksekutif yang saya tandatangani hari ini, akan membantu mengubah arah krisis COVID-19,” kata Biden.
“Kami akan mengatasi perubahan iklim dalam cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” imbuhnya.
“Dan memperbaiki kesetaraan rasial, serta membantu masyarakat yang terpinggirkan. Ini semua semua hanya titik awal,” tegas Biden.
Jack Sullivan selaku penasihat keamanan nasional mendatang, menjelaskan bahwa ‘Muslim Ban’ [yang membatasi pemberian visa bagi sejumlah negara Muslim dan Afrika] merupakan noda bagi bangsa mereka.
“Kebijakan itu berakar dari xenofobia dan kebencian atas dasar agama,” ujarnya dalam penjelasan pada media terkait kebijakan Presiden Biden.
[Xenofobia yang terjadi di Amerika adalah diskriminasi pada orang keturunan Timur Tengah (Islamofobia) dan sikap Xenofobia terhadap imigran Meksiko juga Latin. Bahkan, pandemi COVID-19 juga meningkatkan laporan Xenophobia pada orang-orang keturunan Asia Timur dan Asia Tenggara di seluruh dunia].
Baca Juga: Pejabat Pemerintahan Trump Sebut Indonesia Hampir Normalisasi Hubungan dengan Israel
Sebelumnya, pada 27 Januari 2017 lalu [sepekan pasca pelantikan], Trump mengeluarkan larangan kedatangan bagi warga negara sejumlah negara mayoritas Muslim.
Seperti Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Kebijakan yang sesuai dengan kampanye Trump. Ia memang kerap menggambarkan Muslim, sebagai musuh AS.
Akibatnya, muncul juga berbagai gugatan hukum serta aksi unjuk rasa atas kebijakan tersebut.
Setelah itu, baru Trump, melonggarkan pelarangan sekaligus mencabut Irak, dari daftar.
Sejumlah pengadilan di AS, juga sempat membatalkan keputusan Trump. Sayangnya, Mahkamah Agung, justru memberi lampu hijau pada Desember 2017.
Bahkan beberapa negara seperti Chad, Korea Utara, dan Venezuela, juga masuk dalam daftar.
Selama kebijakan itu berlaku, telah memisahkan banyak imigran AS dari keluarga mereka, karena tidak boleh berkunjung.
Selain ‘Muslim Ban’, Biden juga akan mengembalikan kebijakan Trump soal menarik AS dari Perjanjian Iklim Prancis. Begitu pun dengan keanggotaan AS di WHO.
Presiden AS ke-46 itu juga menghentikan pendanaan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko yang sebelumnya menjadi ‘jualan utama’ Trump.
Jen Psaki selaku juru bicara Gedung Putih, mengatakan langkah-langkah di hari pertama hanya awal dari serangkaian tindakan berikutnya.
“Dalam beberapa hari dan pekan ke depan, kami akan mengumumkan langkah eksekutif tambahan untuk mengatasi tantangan serta memenuhi janji presiden pada rakyat Amerika,” jelas Psaki.
Pada Rabu (20/1) sore waktu setempat, Biden, mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden AS.
Penjagaan ketat dengan puluhan ribu tentara bersenjata lengkap, mengawal pelantikan. Mengantisipasi serangan seperti yang pendukung Trump lakukan, ke Capitol Hill [saat penghitungan suara resmi].
Masyarakat yang biasanya memenuhi taman National Mall saat pelantikan presiden, juga tidak nampak.
Sebab, sejak pandemi COVID-19 masuk ke AS–sampai Rabu lalu–sudah 24 juta kasus terkonfirmasi positif virus Corona, di mana 400 ribu lebih warga di antaranya meninggal dunia.
Biden pun mengambil sumpah jabatan di hadapan ribuan bendera yang mewakili masyarakat AS.
Ia, tidak mendapat jabatan tangan serta ucapan selamat dari Trump, bukan karena pandemi, tetapi lantaran yang bersangkutan menolak menghadiri upacara pelantikan.
Pelantikan menjadi semakin bersejarah, karena penempatan perempuan pertama sekaligus keturunan Asia-Afrika, Kamala Harris, sebagai wakil presiden AS.
“Momentum ini menunjukkan karakter kami sebagai sebuah bangsa,” ujarnya, dalam pelantikan.
“Ini memperlihatkan siapa kami, bahkan di masa sulit, kami tidak hanya bermimpi, kami mewujudkannya,” sambung Harris.
Berbagai pemimpin dunia turut mengucapkan selamat kepada Biden dan Harris. Salah satunya Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Pada masa pemerintahan Trump [cenderung pro-Israel], Palestina, menjadi salah satu yang paling terdampak.
Sedikitnya, 55 warga Palestina, gugur dalam unjuk rasa menolak kebijakan Trump yang memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem, tahun 2018 lalu.
“Kami berharap, dapat bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia,” kata Abbas, dalam suratnya kepada Biden, Kamis (21/1).
Ia juga menegaskan, kesiapan Palestina untuk menjalani proses perdamaian.
Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, juga mengucapkan selamat kepada Biden, sekaligus menantikan kerja sama.
Meski sejauh ini, Biden, belum berencana memindahkan kembali Kedubes AS ke Tel Aviv, sesaat setelah pelantikan, akun Twitter Kedubes AS untuk Israel, sempat berubah nama menjadi ‘Kedubes AS untuk Israel, Gaza, dan Tepi Barat’, sebelum akhirnya kembali ke asal.
Sebagai mitra AS, Presiden Indonesia Joko Widodo, juga mengucapkan selamat, dan menggantungkan harapan besar pada pemerintahan Biden.
“Selamat @JoeBiden dan @KamalaHarris, atas pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden ke-46 dan ke-49 Amerika Serikat.”
“Mari kita lanjutkan kemitraan strategis yang tidak saja untuk kepentingan dua negara, tetapi untuk dunia yang lebih baik.”
Demikian kata Jokowi, melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi, Kamis (21/1).
Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States.
Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all 🇮🇩🇺🇸 pic.twitter.com/en37Pf9e9Q
— Joko Widodo (@jokowi) January 21, 2021
