Ngelmu.co – Terkait soal pemulangan WNI mantan anggota ISIS, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamduddin meminta agar pemerintah lebih selektif lagi dalam hal ini. Ia juga mengatakan, bahwa ISIS dibentuk oleh Amerika Serikat.
“Saya pertama tidak ingin men-generalisasi, tapi kalau yang disebut eks ISIS itu yang berada di luar negeri masih berstatus WNI, ini exceptional, mereka yang masih berstatus mungkin dari 600 itu ada yang tidak lagi berstatus WNI, ada yang sudah menanggalkan kewarganegaraannya, ada yang bahkan anti-Indonesia,” kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020)
Menurutnya, jika ada yang masih berstatus sebagai WNI, ia menyebut, berdasarkan konstitusi, ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia.
“Itu tanggung jawab pemerintah, tapi tidak semua,” ujarnya.
Din menuturkan, bahwa para WNI yang tergabung dalam keanggotaan ISIS itu, bisa masuk ke sana dengan berbagai motif, mulai dari masalah ekonomi, pekerjaan, hingga mereka dijanjikan gaji USD 250 per bulan.
Kendati demikian, ia sepakat jika yang sudah enggan menjadi WNI, atau anti-NKRI, tidak akan dipulangkan.
“Buat apa kemudian menjadi duri bahkan racun dalam kehidupan kebangsaan kita, tapi kan dipilah-pilah lah ya, dan itu banyak bukan cuman ISIS,” tuturnya.
Din lalu menyinggung soal WNI yang berangkat ke luar negeri pada era tahun 1960-an untuk kepentingan studi. Namun, mereka tidak boleh pulang.
“Sekali lagi tolong dikaitkan banyak yang dulu juga pernah pergi di tahun 60-an nggak boleh pulang mereka tuh banyak sarjana-sarjana. Saya sering bertemu mereka di Belanda, di Jerman. Mereka ingin sekali pulang. Walaupun kemudian kewarganegaraannya paspornya karena sudah lama sekali menjadi masalah nah ini yang tidak, negara harus menunaikan tanggung jawabnya,” tuturnya.
Terkait anak-anak yang orangtuanya tergabung dengan ISIS, Din mengatakan, bahwa anak-anak tersebut belum mengerti apa-apa. Ia lantas menyinggung mengenai ISIS yang buatan Amerika.
“Anak-anak itu kan nggak, dalam agama pun tidak berdosa, karena belum tahu apa-apa kan? Saya ingin anu saja, bukan karena saya pro ISIS, saya tahu ISIS itu bikinan Amerika dari dulu. Maka kita nggak pernah mendukung ISIS, saya tidak pernah mau mendukung,” ujarnya.
Baca Juga: Mahathir Sebut Dunia Muslim Hadapi Krisis, Imam Shamsi Ali: Ironi
Din menegaskan termasuk dalam 300 ulama dunia yang mengajukan surat kepada pimpinan ISIS Al-Baghdadi. Surat itu untuk mematahkan alasan keagamaan dalam aksi ISIS.
“Saya termasuk yang menandatangani surat 300 ulama dunia yang mengajukan surat terbuka kepada Al-Bhagdadi untuk mematahkan alasan mereka dari sudut keagamaan tapi enggak pernah mau dijawab. Saya tahu itu bukan urusan itu, jangan dicampur baurkan kemudian ada yang kembali, wah ini pendukung ISIS, nggak,” paparnya.
Ia mengingatkan kembali, agar setiap kebijakan harus berdasarkan aturan. Din juga menegaskan, Undang-Undang Dasar menyatakan melindungi seluruh rakyat merupakan tanggung jawab negara.
“Justru saya committed dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan begitulah bunyi Undang-Undang Dasar kita, tanggung jawab negara melindungi seluruh rakyat selama mereka masih berstatus (WNI). Lihat sajalah katanya 600-an 700-an tentu ada yang sudah tidak mengaku atau nggak mau pulang, saya tidak tahu itu. Melakukan sesuatu harus ada hukumnya,” pungkasnya.
