PDIP secara tegas membantah jika disebut partainya koruptor meski kadernya yang jadi kepala daerah banyak tertangkap tangan oleh KPK. Mereka yang terkena kasus disebutnya hanya kroco-kroco.
“Kalau kita tidak ada pimpinan partai, hanya kroco-kroco saja. Jadi jangan bilang PDIP yang korupsi, lihat siapa pimpinan partainya pernah korupsi,” kata Ketua DPP PDIP Hamka Haq di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018) seperti ditulis Detik.
Hamka lalu membandingkan dengan kasus korupsi yang melanda partai lain yang justru menimpa para pimpinannya.
“Kalau soal itu saya berani bertaruh siapa paling korup di partai ini. Golkar ketumnya (Setya Novanto, red), Demokrat ketumnya (Anas Urbaningrum, red), NasDem sekretaris umumnya (Patrice Rio Capella, red). PKS presidennya (Luthfi Hasan Ishaq, red). PPP ketua umumnya (Suryadharma Ali, red). Ya mana (PDIP)? Itu yang paling korup,”papar Hamka.
“Kroco-kroco-nya aja ya kan. Jadi kita bisa bertaruh kalau soal itu. Tulis itu, tulis itu,” tegas Hamka yang juga anggota DPR tersebut.
Sebutan PDIP sebagai partai korup belakangan marak di media sosial. Dalam sebuah infografis yang dibuat media online terkemuka, PDIP bercokol di posisi kedua sebagai partai yang kadernya banyak terlibat kasus korupsi.
Selain itu, dalam dua pekan terakhir sudah dua kadernya yang jadi kepala daerah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Mereka adalah Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan Bupati Purbalingga Tasdi. Ada juga nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang santer disebut menerima aliran dana e-KTP.
