Ngelmu.co – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menolak pemindahan ibu kota ketika dirinya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Jokowi).
Sempat Tolak Pemindahan Ibu Kota
Dalam video berdurasi 2.13 detik yang beredar itu, terlihat Ahok yang tengah diwawancarai dalam acara ‘Warga Bertanya Jokowi dan Ahok menjawab’. Awalnya, prsenter acara tersebut membacakan pertanyaan dari warganet terkait pemindahan ibu kota.
“Menurut Pak Jokowi dan Ahok, perlukah pemindahan ibu kota ke tempat lain? Atau menunggu Jakarta menjadi megapolitan yang crwoded? Ada lagi ‘Apakah Bapak setuju jika ibu kota dipindahkan? Atau Bapak berpikir bahwa jarakanya masih layak menjadi ibu kota?'” tanya sang presenter.
Ketika itu, Ahok menjawab, ia mengatakan keputusan tersebut tergantung pemerintah pusat. Kendati begitu, ia tidak menyetujui keputusan tersebut karena baginya tidak solutif. Selain akan menghambur-hamburkan uang, juga tidak bisa mengatasi kemacetan.
“Saya kira kalau soal pindahkan ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR. Kalau buat saya, rakyat kita masih susah, kalau buat saya pribadi, untuk apa habisin Rp 800 triliun hanya untuk mengatasi gara-gara sini macet, lalu ibu kota pindah padahal bikin loopline kereta api cuma Rp 30 triliun,” terang Ahok seperti yang dikutip dari suara.com.
Kini Sepakat untuk Memindahkan Ibu Kota
Namun, setelah Jokowi mengumumkan akan memindahkan ibu kota yang semula di Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), pria yang kini populer disapa BTP ini mengaku mengikuti apa keputusan Presiden Joko Widodo, mengingat hal tersebut memang menjadi kewengan pemerintah pusat.
“Saya ikut Presiden,” kata Ahok yang dikutip dari CNN.
Ahok mengakui, bahwa memang dirinya sempat tidak setuju atas pemindahan ibu kota. Ia mengatakan, permasalahan di Jakarta tidak bisa selesai hanya dengan pemindahan ibu kota.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Komentarnya Tentang Pemindahan Ibu Kota Diangkat Kembali, Begini Tanggapan Ahok
[/su_box]
Namun, ia mengatakan, bahwa pernyataan tersebut hanya pendapat pribadi. Bahkan, ia juga mengatakan ibu kota bukan hanya seketar perkara kemacetan saja.
“Saya kira memang harus pindah. Pemerintah pusat, DPR, presiden melihat dari berbagai faktor. Yang jelas pindah bukan karena alasan macet. Toh masalah macet tetap harus diselesaikan di Jakarta oleh pusat,” ucapnya.
