Ngelmu.co – Isu soal penundaan pemilu 2024 masih terus bergulir. Ditambah lagi, sejumlah elite politik yang mengklaim bahwa publik mendukung wacana tersebut berdasarkan “big data”.
Klaim tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada 23 Februari 2022 lalu, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan belum lama ini.
Menurut Cak Imin, ada 100 juta orang yang sepakat akan wacana tersebut. Sedangkan menuturut Luhut, jumlahnya mencapai 110 juta, yang diapat berdasarkan “big data”. Namun, hingga kini data tersebut belum pernah dibuka.
Klaim mengenai ratusan juta orang yang menyetujui penundaan pemilu, lantas ditepis oleh pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Berdasarkan analisisnya di media sosial yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2022, menunjukkan hasil yang berbanding terbalik.
Di mana, percakapan di jagat maya lebih didominasi oleh pandangan kontra alias tidak setuju akan adanya penundaan pemilu 2024. Sehingga memunculkan fakta baru, bahwa klaim yang dilontarkan oleh para elite nyaris mustahil.
“Hanya ada 1 kalster. Tidak ada namanya pro dan kontra. Semoua kontra,” kata Fahmi dalam sebuah diskusi bersama sejumlah peneliti dari lebaga survei dan analisis data di Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Semua Kalangan Menolak
Hampir semua kalangan kontra dengan wacana tersebut. Mulai dari mereka yang biasanya pro pemerintah, akun-akun milik akademisi, hingga akun yang biasa beroperasi dengan pemerintah
“Terus ada buzzer-buzzer yang selama ini mendukung Pak Jokowi, semuanya juga kontra,” kata Fahmi.
Fakta yang ditemukan oleh Drone Emprit, senada dengan temuan sejumlah lembaga survei. Seperti data yang ditemukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), di mana wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden ditolak oleh lebih dari 80 persen responden.
Sama halnya seperti analisis yang dilakukan oleh Drone Emprit, mereka yang menolak datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali mereka yang pernah memiliki Jokowi di pemilu terdahulu maupun mereka yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah saat ini.
Jadi, wajar saja ketika banyak yang mempertanyakan tentang klaim 100-110 juta orang mendukung penundaan pemilu berdasarkan “big data”. Sejak 1 Januari 2022 hingga 16 Maret 2022, total hanya 98.595 percakapan tentang penundaan pemilu yang dapat dihimpun Drone Emprit. Padahal, 1 akun di media sosial bisa melakukan lebih lebih dari 1 percakapan.
Itu pun, perbincangan baru marak justru setelah Cak Imin melontarkan klaim soal “big data” pada 23 Februari 2022.
“Di Twitter, hanya 68.000-an dari 23.644 akun Twitter, baik (yang dioperasikan) manusia maupun bot. Tweet aslinya tidak sebanyak itu karena jumlah retweet juga sudah kita hitung,” kata Fahmi. “Sudah dimark-up pun susah dapat 100 juta, apalagi 110 juta,” lanjutnya.
Baca Juga: Penundaan Pemilu: Tidak Mungkin, Tidak Akan, dan Tidak Boleh Terjadi
