Menko PMK Kritik Pembagian Bansos
Tak berkaitan dengan cuitan Farid, tetapi pada awal Agustus lalu, Menko PMK [Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan] Muhadjir Effendy, juga pernah mengkritik pembagian bantuan sosial.
Tepatnya ketika ia meninjau penyaluran bansos di PT Pos Indonesia, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (4/8) lalu.
“Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini,” kata Muhadjir. “Saya tanya [masyarakat], ada yang ke sini jauh, naik kendaraan umum.”
“Naik ojek, ‘kan jadi uang yang diberikan ini, jadinya kebuang juga,” kritiknya, Jumat (5/8).
Maka itu Muhadjir meminta, agar PT Pos Indonesia, membagikan bansos, dengan cara mendatangi rumah warga.
“Paling tidak, penyaluran bansos ke rumah warga, dapat bekerja sama,” ujarnya.
“Dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri,” jelas Muhadjir.
Cara tersebut, lanjut Muhadjir, selain memudahkan masyarakat, juga dapat mengurangi munculnya kerumunan yang dapat menyebabkan penularan Covid-19.
Baca Juga:
Sedikit mengulas soal feodal atau feodalisme.
KBBI, menjelaskan feodal sebagai hal yang berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan.
Termasuk mengenai kaum bangsawan [tentang sikap, cara hidup, dan sebagainya], serta cara pemilikan tanah pada abad pertengahan di Eropa.
Sementara feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan.
Tak terkecuali sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat, bukan prestasi kerja.
Sistem sosial ini juga berlaku di Eropa, pada abad pertengahan, ditandai dengan kekuasaan besar di tangan tuan tanah.
