Ngelmu.co – Masih terkait dengan kegaduhan dari anggaran yang naik dari tim Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Dari awal kepempinan Anies-Sandi sepertinya belum ada ketenangan dengan berhentinya suara-suara sumbang selalu berusaha mencari-cari kekurangan dan kesalahan Anies-Sandi, sekecil apapun itu hingga bisa di-blow up menjadi sesuatu yang terkesan sangat “Wah”.
Naiknya anggaran yang ditetapkan oleh tim Anies-Sandi kali ini yang menjadi bidikan dari kegaduhan. Berikut adalah salah satu tulisan oleh Tb Ardi Januar berhubungan dengan gaduhnya anggaran tim Anies-Sandi.
GADUH ANGGARAN TIM ANIES-SANDI
*Tb Ardi Januar
Segelintir orang kembali menyerang Anies-Sandi. Orangnya mereka-mereka juga. Mereka yang dulu memelintir pernyataan Anies tentang “pribumi”, atau mereka yang termakan berita hoax Sandi tentang pejalan kaki biang semrawut Tanah Abang.
Kali ini mereka menyoroti anggaran tim gubernur senilai Rp28 miliar pada tahun 2018 mendatang. Tanpa menunggu penjelasan Anies-Sandi dan mendengarkan rasionalisasi anggaran, mereka sudah lebih dulu mencap Anies-Sandi sebagai koruptor, tikus kantor, dan lain sebagainya. Mereka begitu terlatih dalam persoalan membully.
Padahal, kenaikan anggaran adalah hal biasa dalam setiap tata kelola pemerintah. Apalagi bila si pemimpin memiliki banyak konsep gebrakan untuk membangun Jakarta. Secara otomatis anggaran pun akan naik. Belum lagi persoalan SDM yang bertambah dan jobdesk yang semakin beragam. Kenaikan anggaran tak bisa dihindarkan.
Anies-Sandi ingin bekerja dan berkarya untuk Jakarta. Anies-Sandi ingin melibatkan banyak ahli dalam membangun Jakarta. Mereka hanya ingin digaji oleh uang rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat dan kelak akan bertanggung jawab kepada rakyat.
Anies-Sandi tidak ingin para pengabdi rakyat digaji pihak swasta. Anies-Sandi tidak mau kebijakan yang dikeluarkannya karena intervensi pihak ketiga. Mereka ingin konsentrasi mewujudkan mimpi bersama. Maju kotanya, bahagia warganya.
Anies-Sandi tidak terlatih dan tak pengalaman dalam korupsi. Mereka juga bertekad ingin lepas dari bayang-bayang pihak ketiga yang selalu memberi iming-iming, tapi memiliki setumpuk keinginan untuk mengatur dan menguasai Jakarta.
Kinerja Anies-Sandi akan selalu diawasi KPK, BPK, BPKP, DPRD, NGO, pengamat, media massa, netizen, hingga warga biasa. Lantas bagaimana bisa mereka bisa menyalahgunakan anggaran ini?
Duit 28 miliar dari APBD jelas sumbernya, jelas penggunaannya, jelas pengawasannya dan jelas tanggung jawabnya. Berbeda dengan miliaran duit dari pihak swasta. Tak jelas sumbernya, tak jelas targetnya, dan tak jelas bagaimana take and give-nya. Anies-Sandi ingin yang jelas, transparan dan profesional.
Jangan halangi Anies-Sandi yang ingin mengabdi, bekerja dan berkarya untuk warga Jakarta. Ketimbang memfitnah hal yang belum terjadi, lebih baik kita awasi bersama kinerja mereka.
Kalian dulu menantang Anies-Sandi menutup Alexis, setelah ditutup kalian marah. Kalian dulu menantang Anies-Sandi mengayomi semua golongan, giliran Monas terbuka untuk ibadah semua agama kalian marah.
Bahkan, kalian diam tak bersuara ketika Anies meresmikan Gereja dan Pura. Kalian sepertinya perlu ikut program “Revolusi Mental” yang sudah menelan anggaran 145 miliar rupiah.
