Ngelmu.co – Prabowo Subianto akhirnya kembali menempati posisi puncak pimpinan Partai Gerindra sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2020-2025. Pengesahan itu ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).
Partai yang sejak awal didirikan dan diketuai oleh Prabowo Subianto pada tanggal 6 Februari 2008, telah mengokohkan posisi Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum selama 12 tahun berturut-turut dan akan menyongsong 17 tahun hingga 2025.
Partai Berbasis Tokoh
Sebagaimana partai politik berbasis tokoh, Gerindra tidak jauh beda dengan PDIP, Demokrat, Nasdem atau Hanura. PDIP identik dengan Megawati, Demokrat identik dengan SBY, Nasdem identik dengan Surya Paloh dan Hanura identik dengan Wiranto.
Partai politik berbasis tokoh seperti ini berbeda dengan partai politik berbasis kader, seperti Golkar dan PKS. Golkar maupun PKS, telah mampu melakukan proses politik dan estafet kepemimpinan yang berbasis pada mekanisme organisasi partai.
Golkar maupun PKS, tak identik dengan tokoh manapun, dan dipandang mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika dan perubahan. Golkar dapat segera mengambil kendali kepemimpinan partai pasca Novanto sang ketua umum terbelit masalah korupsi. Begitu juga PKS, badai yang melanda partai pada kasus Daging Sapi (LHI) dapat dilalui, meskipun pasca itu dinamika internal Faksi Anies Matta dan Fahri Hamzah keluar membentuk partai baru, yakni Partai Gelora.
Khusus Partai Demokrat, munculnya AHY sebagai figur Ketum partai bukan berarti Demokrat sudah tak identik dengan SBY. De jure AHY adalah Ketum, namun de facto Demokrat masih berada dibawah kendali SBY.
Kehadiran figur sentral partai ini, sangat berpengaruh terhadap eksistensi partai. Partai Hanura, telah memberikan contoh betapa akhirnya Hanura hilang dari peredaran politik nasional selepas Wiranto tak menjadi Ketua Umum.
Apa yang terjadi pada Hanura yakni hengkangnya figur sentral partai yang berimbas pada disfungsi dan diseksistensi partai, dapat terjadi pada PDIP, partai Demokrat, Partai Nasdem termasuk Partai Gerindra. Tanpa figur sentral partai, hengkangnya figur sentral partai, baik karena tak lagi menjabat, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, akan berpengaruh kuat terhadap eksistensi partai.
Bayangkan, PDIP tanpa Megawati. Demokrat tanpa SBY. Nasdem tanpa Surya Paloh. Termasuk Gerindra tanpa Prabowo Subianto.
Hanya saja partai Gerindra dengan sosok Prabowo Subianto ini, pasca Pilpres 2019 memiliki eksistensi kausalitas berbeda. Jika pra pilpres 2019, Prabowo bisa menjadi figur sentral partai yang mampu mengerek elektabilitas partai. Tetapi nampaknya, hal itu tidak terjadi pasca Pilpres 2019.
Mengalami Peningkatan Perolehan Suara
Melalui kepemimpinan dan figur sentral Prabowo Subianto, partai Gerindra mengalami peningkatan perolehan suara hingga Pemilu 2019. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009, Partai Gerindra menempati 26 kursi (4.64%) di Dewan Perwakilan Rakyat, setelah meraih 4.646.406 suara (4,5%).
Selanjutnya, pada Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2014, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia dan menempati 73 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 14.760.371 suara (11,81%).
Adapun pada Pemilihan umum legislatif 2019, Partai Gerindra berhasil menjadi partai politik kedua terbesar di Indonesia dan menempati 78 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat setelah meraih 17.594.839 suara (13,57%).
Prestasi Gerindra
Prestasi Politik partai Gerindra dengan figur utama Prabowo Subianto, nampaknya tak akan mengalami tren peningkatan khususnya pasca Pilpres 2019, disebabkan oleh beberapa alasan :
Pertama, Pilpres 2019 adalah prestasi puncak Prabowo Subianto dan Prabowo tak akan mungkin mengalami puncak kedekatan dan harapan rakyat terhadap dirinya, pasca Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo Subianto pasca Pilpres 2019 dianggap sudah tidak ada dan kehadiran Prabowo Subianto terhadap eksistensi partai Gerindra justru berkorelasi pada jatuhnya elektabilitas partai.
Semenjak Prabowo merapat ke kubu Jokowi dan menerima jabatan Menhan, rakyat khususnya para pemilih Prabowo menganggap Prabowo Subianto telah ‘berkhianat’ dan tak lagi berdiri dan tenggelam bersama rakyat. Rakyat merasa tenggelam dan ditinggalkan, sementara apa yang diperoleh Gerindra baik jabatan Menhan maupun Menteri Kelautan sebenarnya tak lepas dari kedekatan dan hubungan Prabowo dengan rakyat sebelumnya.
Peristiwa Lebak Bulus telah merubah bandul kesetimbangan politik, dimana Gerindra tak lagi dipertimbangkan sebagai partai oposisi dan figur Prabowo Subianto tak lagi dianggap sebagai tokoh yang mengusung visi perubahan. Prabowo Subianto telah masuk kluster kelompok status quo yang berseberangan dengan kehendak dan aspirasi rakyat.
Kedua, Prabowo Subianto dan Partai Gerindra kehilangan momentum penting untuk menjadi partai dan Tokoh besar sebagaimana dahulu momentum ini pernah membesarkan Megawati dan PDIP termasuk membesarkan SBY dan Demokrat.
Sebenarnya, pasca Pilpres 2019 adalah momentum penting bagi Prabowo Subianto dan Gerindra untuk ‘puasa politik’ dengan tetap menjadi partai oposisi dan tokoh penyeimbang, yang tetap berada diluar Pemerintahan. Prabowo dan Gerindra tetap dapat melakukan konsolidasi bersama rakyat sekaligus dapat keluar dari dakwaan rakyat atas segala kegagalan pemerintah yang dijalankan rezim Jokowi.
Pilihan ini adalah pilihan strategis sebagaimana pernah diambil SBY saat keluar dari kebinet Megawati dan membentuk Partai Demokrat. Eksploitasi sebagai tokoh ‘terzalimi’ telah mampu mengantarkan SBY dan Demokrat ke puncak tahta kekuasaan hingga dua Periode masa pemerintahan.
Konsistensi Megawati untuk menjadi partai oposisi dan membelah dari PDI dengan mendirikan PDI-P, juga kemampuan Megawati ‘menahan lapar’ saat Periode pemerintahan SBY, telah mengantarkan PDIP pada puncak kegemilangan, memenangi Pemilu hingga dua periode.
Sementara Prabowo Subianto tak setangguh Megawati, juga tak secerdik SBY. Prabowo Subianto begitu mudah goyah dengan lobi nasi goreng, tak kuat ‘menahan lapar’ dengan bersegera melegitimasi kemenangan Jokowi sekaligus merapat ke kubu Jokowi. Kompensasi yang diterima Prabowo dan Gerindra ketimbang investasi politik di masa depan, sungguh sangat kecil dan tak sebanding dengan rontoknya elektabilitas partai dan jatuhnya wibawa politik Prabowo Subianto sebagai tokoh nasional.
Ketiga, era digital 4.0., memungkinkan seluruh ‘Pengkhianatan’ terarsip dengan rapih. Hal ini menyulitkan bagi Prabowo dan Gerindra untuk menutup luka lama hubungan partai dengan rakyat, akibat ‘pengkhianatan’ Pilpres 2019.
Terlebih lagi, era 4.0. juga melahirkan generasi milenial yang peduli terhadap politik namun tak menjadi anggota partai atau praktisi politik. Posisi ini, membuat generasi milenial relatif konsisten menjalankan fungsi kontrol dengan terus mengkritisi tokoh dan partai politik.
Kapoknya gerakan politik 212 mendukung Prabowo misalnya, akan terus di amplifing oleh generasi milenial yang bebas dalam posisi politik. Hal ini, akan menyulitkan Gerindra dan Prabowo Subianto untuk melakukan normalisasi hubungan dengan rakyat khususnya para pemilihnya pasca ‘Tragedi Harimau Berubah Menjadi Kucing’.
Keempat, hadirnya gerakan politik alternatif yakni politik yang berorientasi pada penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Daulah Khilafah juga menjadi tantangan tersendiri. Serangan pengemban dakwah syariah dan khilafah pada sistem demokrasi sekuler, secara umum merontokkan elektabilitas partai tak terkecuali partai politik.
Aktivitas politik keumatan yang berorientasi pada penerapan syariah Islam secara kaffah, akan menjadi kanal penampung aspirasi umat yang selama ini dikecewakan partai politik tak terkecuali partai Gerindra. Kondisi ini, akan menyebabkan Prabowo Subianto dan Gerindra semakin berjarak dengan umat.
Padahal, Gerindra paham betul suara umat sangat menentukan kemenangan Politik baik dalam pemilu maupun Pilpres. Gerindra lebih berharap pada suara umat yang dinamis, ketimbang suara pemilih partai nasionalis yang umumnya sulit goyah.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Partainya Bertekad untuk Sukseskan Pemerintahan Jokowi
Gerindra misalnya, akan kesulitan untuk menggeser basis pemilih PDIP atau Golkar karena dua partai nasionalis ini memiliki basis pendukung loyal, setidaknya untuk basis pemilih tua, tetapi tidak terjadi pada generasi milenial.
Empat kondisi diatas rasanya akan menjadi faktor sulit bagi Gerindra dan Prabowo Subianto untuk menahan merosotnya elektabilitas partai setidaknya untuk tetap dapat menjaga hubungan dengan rakyat. Bagaimanapun, politik era now sangat berbeda dengan politik era old dimana ‘pengkhianatan’ lebih mudah mendapat ‘permaafan’ dan pemakluman.
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Aktivis, Advokat Pejuang Khilafah
