Pemprov Sumbar Buka Suara
Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) Rosail Akhyari, juga buka suara.
Ia menilai, ada pembelokan informasi mengenai polemik pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur dan Wagub Sumbar.
Sehingga narasi yang beredar di publik, cenderung bias, serta tidak tepat.
“Secara teknis pemerintahan, keputusan untuk pengadaan mobil dinas baru gubernur dan wakil gubernur, sudah tepat.”
“Namun, oleh pihak yang mengkritik, memandang pembelian kendaraan dilepaskan dari aspek penanganan Covid-19,” imbuhnya, Kamis (19/8).
Rosail juga menjelaskan, penggantian kendaraan gubernur dan wagub merupakan bagian dari upaya peningkatan penanganan Covid-19.
Terlebih karena menurutnya, sebagai Ketua Satgas Covid-19, mobilisasi gubernur begitu luar biasa.
“Jika tetap menggunakan kendaraan dinas yang lama, maka gubernur tidak optimal berkegiatan,” tutur Rosail.
Mengingat kondisi kendaraan dinas yang lama sudah masuk kategori membahayakan.
Di mana jika gubernur celaka, maka kerugiannya jauh lebih tidak ternilai.
“Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyediaan kendaraan dinas baru. Jauh di bawah standar,” ujar Rosail.
“Bahkan, malah lebih bagus mobil kepala dinas,” imbuhnya.
Nilai Kritik Salah Sasaran
Maka itu Rosail, merasa heran, jika ada yang menyatakan pembelian kendaraan dinas baru di tengah pandemi tidak tepat.
Pasalnya, kendaraan tersebut bagian dari penunjang pengendalian pandemi.
“Saat pandemi, gubernur lebih sibuk. Kalau bupati dan wali kota, urusan kabupaten, sementara gubernur, urusannya lintas kabupaten dan kota,” tegasnya lagi.
“Bisa dibayangkan, betapa kemaslahatan kehadiran gubernur di lokasi, karena akan lahir kebijakan yang menyangkut orang banyak,” kata Rosail.
“Yang jika diuangkan, tidak ada apa-apanya, dibandingkan harga mobil dinas baru,” sambungnya.
Itu mengapa, Rosail, menyayangkan adanya pihak yang mengatakan mobil dinas baru merupakan bentuk ketidakpedulian gubernur dan wagub.
“Gubernur itu pihak yang menggunakan mobil dinas baru, tidak tahu apa-apa, dan tugas saya sebagai biro umum, menyediakan kendaraan memadai,” ungkapnya.
Rosail juga menilai, kritik mengenai pembelian kendaraan ini dua kali salah sasaran.
Pertama, pihak yang mengkritik, sebenarnya tahu proses pengadaan tersebut, tetapi hanya melihat aspek politik semata.
“Pengadaan ini dalam rangka menangani pandemi Covid-19 itu sendiri,” beber Rosail.
“Kalau dimasukkan dalam matriks, ini digunakan gubernur untuk mengecek rumah sakit di kabupaten, kota,” pungkasnya.
Halaman selanjutnya >>>
