Ngelmu.co – Rupiah semakin terpuruk. Terjun bebas ke nilai terendah sejak krisis moneter 1998. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Keuangan dan jajaran pejabat bidang ekonomi dan keuangan nasional.
Usai melakukan kunjungan kerja ke Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jokowi mengumpulkan beberapa pejabat bidang ekonomi dan keuangan nasional.
Adapun para pejabat yang dikumpulkan Jokowi di antaranya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang Perenonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Usai pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah membahas mengenai nilai tukar rupiah dan kondisi terkini perekonomian Indonesia.
“Hari ini kami bersama BI, OJK dua menko dan menteri perdagangan melaporkan kepada presiden mengenai kondisi terkini dari perekonomian Indonesia. Dan termasuk tadi mengenai inflasi yang angkanya cukup baik, bahkan dari sisi pangan stabilitas harga di dalam negeri cukup baik,” kata Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/9/2018), dikutip dari Detik.
Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam pertemuan internal tersebut membahas pula pergerakan dinamika dunia yang belakangan ini terjadi, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, krisis Turki dan juga krisis Argentina.
Sri Mulyani menilai bahwa pergerakan dari global akan waspadai dan dinamika yang berasal dari sentimen Argentina itu tinggi sekali dan negara emerging yang lain. Oleh karena situasi di sana belum selesai maka kita harus antisipasi bahwa tekanan ini akan terus berlangsung.
Sri Mulyani menuturkan bahwa ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi sentimen yang mengganggu nilai tukar dan juga kondisi perekonomian nasional. Dari dalam negeri, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK.
Sri Mulyani mengatakan bahwa akan semakin disinergikan, koordinasi dari sisi komunikasi, langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas akan terus di-share antara otoritas ini sehingga bisa terus langsung melakukan penyesuaian kalau memang ingin dilakukan.
