Ngelmu.co – Larangan penggunaan cadar atau niqab, saat ini menjadi perbincangan hangat publik, setelah Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengeluarkan penyataan soal rencana pelarangan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tanggapan Presiden Jokowi
Banyak pihak yang pro kontra dengan adanya wacana ini. Lantas, bagaimanakah tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma’ruf Amin sebagai kepala negara dalam menanggapi hal ini?
Dilansir dari news.detik.com, Jokowi pun angkat bicara, ia mengimbau kepada semua pihak tenang dan memaklumi aturan jika aturan tersebut ada dan diterapkan.
Awalnya, ia mengaku menyerahkan ke masing-masing orang tentang bagaimana adab berpakaian seseorang. Jokowi menilai, cara berpakaian itu termasuk bagian dari kebebasan berekspresi.
“Kalau saya ya, yang namanya cara-cara berpakaian, cara berpakaian kan sebetulnya pilihan pribadi, pilihan personal, atau kebebasan pribadi setiap orang,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Namun, jika di salah satu instansi pemerintahan itu ada yang mengatur cara berpakaian seseorang, termasuk melarang memakai cadar atau niqab. Ia meminta semua pihak dapat memaklumi.
Tanggapan Ma’ruf Amin
Wapres Ma’ruf Amin juga menanggapi polemik wacana larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. Sebagaimana yang dilansir dari liputan6.com, menurutnya, rekomendasi tersebut dilakukan dalam rangka upaya pendisiplinan untuk para pegawai negeri sipil hingga petugas keamanan.
“Itu kan supaya di pemerintah. Pakaian seperti apa, tentara perempuan, polisi perempuan, kemudian juga PNS seperti apa. Lalu di masyarakat juga ya mungkin beda lagi. Jadi itu dalam rangka disiplin saja. Penegakan disiplin,” kata Ma’ruf Amin di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jumat (1/11/2019).
Ia juga menambahkan bahwa wacana tersebut tidak ada korelasinya dengan memberantas radikaliesme. Sebab menurutnya, radikalisme adalah komitmen semua pihak.
“Apakah radikalisme ideologi, bisa juga radikalisme separatis. Separatis juga dengan senjata itu juga radikal, karena dia ingin menggunakan. Ada juga kelompok ideologis. Radikalisme ideologis. Saya kira kalau itu dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa,” ungkap Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Soal Larangan Cadar, Menteri Agama Bela UIN Bukittinggi
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar. Dalam penjelasan terbarunya, Fachrul mengaku tak dalam posisi melarang cadar, tapi dia mendengar akan ada aturan larangan memasuki instansi pemerintah dengan penutup muka, seperti helm dan sejenisnya.
“Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betullah untuk keamanan. Kalau saya sarankan mungkin, kalau kita ndak ikut-ikut masalah hukumlah ya. Saya kira itu. Kita hanya merekomendasi aturan agamanya aja,” ucap Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10).
