Ngelmu.co – Apa saja janji-janji Jokowi kepada rakyat Papua? Usai menjanjikan akan membangun Istana Kepresidenan di Papua, Presiden Joko Widodo berikrar, jika 1.000 mahasiswa asal Papua yang baru lulus, akan bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Janji-Janji Jokowi Kepada Rakyat Papua
Ia mengatakan, akan meminta kepada BUMN dan perusahaan swasta besar, untuk menerima ribuan lulusan Papua tersebut.
“Saya siang hari ini, membuka ini, untuk BUMN dan swasta besar, akan saya paksa. Jadi, kewenangan saya gunakan, agar bisa menerima mahasiswa yang baru lulus dari tanah Papua,” tuturnya.
“Sementara siang hari ini, 1.000 dulu-lah,” imbuh Jokowi, usai bertemu para tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, seperti dilansir CNN, Selasa (10/9).
Rencana tersebut, menurut Jokowi, berawal dari pertemuannya dengan sejumlah mahasiswa asal Papua saat kunjungan ke luar negeri.
“Waktu saya ke California, saya ketemu 12 mahasiswa dari Papua, (mereka) temui saya. Sangat pintar-pintar. Waktu di New Zealand juga, di Australia juga. Artinya, mahasiswa yang ada di luar itu bukan sedikit, banyak,” kata Jokowi.
Namun, sambung Jokowi, permasalahannya adalah kelanjutan untuk para mahasiswa tersebut, untuk bekerja setelah lulus.
“Kita memerlukan lebih banyak dari itu. Banyak yang tanya, ‘Pak saya kalau lulus ke mana? Ke tanah Papua. Saya kerja apa?’ itu pertanyaannya,” ujarnya.
Selain para lulusan asal Papua, Jokowi juga mengatakan, akan mengatur lebih lanjut mekanisme penempatan PNS asal pulau paling timur Indonesia itu.
“Nanti saya atur lagi masalah PNS, supaya ada provinsi lain. Termasuk penempatan eselon satu dan dua,” pungkasnya.
Tahun Depan, Jokowi Janji Bangun Istana Presiden di Papua
[/su_box]
Sebelumnya, Jokowi berjanji, tahun depan, pembangunan Istana Presiden di Papua akan dimulai.
“Mulai tahun depan, Istananya mulai dibangun,” janji Jokowi yang disambut tepuk tangan para tokoh Papua yang hadir
Ia juga mengaku akan mengabulkan secara bertahap, satu per satu, dari total 10 poin aspirasi tokoh-tokoh Papua yang disampaikan kepadanya.
Antara lain, penyebaran PNS Papua ke berbagai daerah di Indonesia, serta pembentukan Badan Nasional urusan Papua.
