Ngelmu.co – Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma’ruf Amin, diisi oleh 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri. Namun, dari 17 kursi yang diberikan kepada partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapatkan jatah paling sedikit.
Tanggapan PPP soal Jatah Paling Sedikit
Seperti diketahui, sebagai pemenang Pemilu 2019, PDIP mendapatkan lima kursi, sedangkan Partai Golkar menerima tiga kursi, begitupun dengan Partai NasDem yang diberi mandat tiga jabatan.
Partai Kebangkita Bangsa (PKB) menempati tiga kursi menteri, Partai Gerindra dipercaya menduduki dua kursi, sedangkan PPP, hanya diwakilkan oleh satu kadernya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyebut, power sharing tak hanya sebatas pengisi kabinet. Ia pun yakin, Jokowi-Ma’ruf tak akan lupa dengan partainya.
“Kita dari perspektif power sharing itu enggak bisa melihat, kita enggak melihat bahwa apa, seolah-olah power sharing yang diberikan pada PPP hanya di kabinet saja,” kata Arsul, seperti dilansir Viva News, Rabu (23/10).
“Kita ‘kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk katakanlah, di beberapa kementerian ada posisi (wakil menteri) wamen,” sambungnya.
Lebih lanjut Arsul mengatakan, masih ada jabatan publik lain, seperti kepala badan atau lain sebagainya, yang selama ini banyak diisi oleh wakil-wakil parpol.
“Masa Pak Jokowi dan Ma’ruf enggak ingat PPP, enggak akan lupa lah, kita percaya itu,” ujar Arsul.
Hak Prerogatif Presiden
Persoalan kabinet, kata Arsul, memang sudah menjadi hak prerogatif presiden, dan tak ada kontrak politik, jika Jokowi menang, berapa jumlah kursi menteri yang harus diterima PPP.
“Itu konsekuensi dari pilihan politik yang tidak transaksional, tidak hitam di atas putih, harus kita pahami seperti itu. Dari sisi kepentingan transaksionalnya, ya memang tidak ada,” tuturnya.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
KPK Ingatkan Para Menteri Jokowi-Ma’ruf: Segera Lapor Harta Kekayaan
[/su_box]
Singgung Kursi Wakil Menteri
Sementara Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi menilai, figur-figur di Kabinet Indonesia Maju, merupakan perpaduan antara senior-junior yang berprestasi di bidangnya masing-masing.
Namun, beberapa menteri dinilai Baidowi, memerlukan wakil, jika dilihat dari banyaknya tugas serta latar belakang menteri itu sendiri.
“Hal ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan program. Karena ini, sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” ujarnya, Rabu (23/10).
Baidowi bahkan menyebut, beberapa kementerian memerlukan pos wakil menteri, seperti:
- Menteri Luar Negeri,
- Menteri Keuangan,
- Menteri Agama,
- Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Kami dapat memahami pilihan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada mereka sebagai implementasi dari hak prerogatif presiden. Tentu saja presiden sudah melakukan pengecekan dan pertimbangan matang,” imbuhnya.
Baidowi mengakui, beberapa nama memang menjadi kejutan, terlebih jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan, jika disandingkan dengan tupoksi masing-masing kabinet.
“Para menteri Kabinet Indonesia Maju, harus langsung tancap gas menjalankan tugas-tugas di kabinet sebagai penerjemahan visi presiden, untuk menyongsong cita-cita menjadi negara maju pada 2045,” pungkasnya.
