Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), lewat akun Twitter resminya, @jokowi, mengabarkan jika 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac, telah tiba di Indonesia, pada Ahad (6/12).
Mengetahui kabar tersebut, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies (RCUS), Elisa Sutanudjaja, memberikan tanggapan.
Ia, menyoroti berita yang dirilis oleh media luar, The Washington Post, pada Jumat (4/12) lalu.
“Btw, dua hari lalu, @washingtonpost menerbitkan artikel tentang Sinovac,” cuit pemilik akun @elisa_jkt, itu.
“1. CEO perusahaan pernah terbukti menyuap BPOM-nya Cina untuk persetujuan vaksin di 2016,” sambungnya.
“2. Hingga hari ini, Sinovac belum mengeluarkan data awal vaksin COVID-19-nya, seperti Moderna dan Pfizer,” lanjutnya lagi.
Baca Juga: Jepang Gratiskan Vaksin untuk Seluruh Warga Negaranya, Warganet Heran
Sekilas, The Washington Post, memberitakan jika Sinovac, belum merilis data kemanjuran.
Sehingga tidak jelas, apakah vaksinnya dapat melindungi penerima atau tidak.
Seperti vaksin dari Moderna dan Pfizer, yang lebih dari 90 persen efektif dalam analisis awal.
Sinovac, juga telah mengakui kasus suap yang melibatkan CEO-nya.
Dalam kesaksian pengadilan tahun 2016, pendiri dan kepala eksekutif Sinovac, Yin Weidong, pun mengaku memberikan suap lebih dari $83.000.
Suap tersebut, diberikan sejak tahun 2002 hingga 2011, kepada seorang pejabat regulasi yang mengawasi tinjauan vaksin, ia dan istrinya.
Yin Hongzhang, juga mengaku mempercepat sertifikasi vaksin Sinovac, sebagai gantinya.
Sebagai informasi, kasus itu bukan pertama kalinya bagi Sinovac.
Sebab, setidaknya sudah 20 pejabat pemerintah dan administrator rumah sakit di lima provinsi, mengaku menerima suap dari karyawan Sinovac, antara 2008 dan 2016.
Pengakuan tersebut mereka sampaikan di pengadilan.
Baca Juga: Pernah Kritik Anies Baswedan Soal Bansos, Mensos Juliari Kini Jadi Tersangka Korupsi
Terlepas dari itu, Jokowi, mengabarkan jika sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac, tiba di Indonesia, pada Ahad (6/12).
“Bulan depan, Insya Allah, akan datang 1,8 juta dosis lagi,” kata Jokowi.
“Pemerintah juga mendatangkan 15 juta dosis bahan baku vaksin bulan ini,” sambungnya.
“Dan 30 juta dosis pada Januari 2021, untuk diproses lebih lanjut oleh Bio Farma,” lanjutnya lagi.
Namun, Jokowi, mengatakan jika untuk memulai vaksinasi, pemerintah masih memerlukan tahapan yang ketat dari BPOM.
“Seluruh prosedur ilmiah harus dilalui dengan baik, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutur Jokowi.
“Pertimbangan ilmiah dan hasil akhir uji klinis akan menentukan kapan vaksinasi COVID-19, dapat dilakukan,” imbuhnya.
Jokowi, juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita untuk bisa melewati ujian wabah ini,” pungkasnya.
