Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali membuka keran impor 2.000.000 ton beras hingga akhir Desember 2023.
Khudori yang merupakan pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), pun menilainya sebagai keputusan pahit.
“Keputusan pahit dan sulit, karena izin impor justru dikeluarkan, diberikan saat panen raya,” tutur Khudori, Senin (27/3/2023).
“Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi,” sambungnya.
“Sebab, saat panen raya, biasanya pasokan gabah atau beras melimpah, dan harga turun,” jelasnya lagi.
Dari 2.000.000 ton beras, 500.000 ton di antaranya, bahkan harus segera diimpor; untuk memperkuat CBP [cadangan beras pemerintah].
Keputusan itu diambil dalam rapat ‘Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H’ dengan Presiden Jokowi.
Bapanas–sepanjang 2023–menargetkan Bulog untuk menyerap 2.400.000 beras petani domestik.
Dari jumlah tersebut, 1.200.000 ton di antaranya, akan menjadi stok akhir tahun.
Lalu, 70 persen dari target itu diharapkan bisa diserap saat panen raya, hingga Mei mendatang.
“Keputusan ini amat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi,” kata Khudori.
“Biasanya, saat panen raya, harga tertekan. Tentu, ini menguntungkan petani,” sambungnya.
“Di sisi lain, karena harga tinggi, Bulog kesulitan melakukan penyerapan,” imbuhnya lagi.
“Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil,” ungkap Khudori.
Meski demikian, berdasarkan kondisi di lapangan, ia menyatakan bahwa target tersebut–hampir bisa dipastikan–sulit dipenuhi.
Termasuk target menyerap 70 persen dari 2.400.000 ton beras saat panen raya.
“Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog adalah saat panen raya,” kata Khudori.
“Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tidak tercapai,” jelasnya.
Baca juga:
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, menyebut jumlah stok CBP mencapai 300.000 ton.
Jumlah yang sangat kecil, sementara mulai Maret-Mei 2023, Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu.
Di mana masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kg. Artinya, beras yang diperlukan adalah 630.000 ton.
“Kalau mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri, mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada,” ungkap Khudori.
