Ngelmu.co – Mendapati kinerja pemerintah di lapangan tak sesuai harapan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kekesalannya.
Salah satu program pemerintah yang Jokowi nilai tak karuan adalah waduk tanpa irigasi.
Begitu juga dengan pelabuhan tanpa akses jalan, hingga buruknya akurasi data bantuan sosial (bansos).
Mendapati pernyataan ini keluar dari Presiden ke-7 RI, netizen pun kebingungan, dan bertanya-tanya.
Pemilik akun @widawardhiansya, salah satunya. “Siapa sik yang seharusnya ngecek dari awal atas kerjaan para pembantunya?”
Ia juga bertanya, “Siapa sik yang seharusnya bertanggung jawab atas amburadul ini?”
“Dulu ada repelita [rencana pembangunan lima tahun] ada pelita [pembangunan lima tahun], lalu dikerjakan, dilaporkan,” ujarnya.
“Sudah babak belur, baru komen. Selama ini ngapain aja?” kritik akun tersebut.
Sementara Hudi Sambodo berkata, “Harusnya pernyataan tersebut ditujukan kepada presiden.”
“Pak Jokowi,” sambungnya, “Sekarang presidennya siapa sih? Bingun benar saya lihatnya.”
Akun @azmar_arief pun berkomentar, “Sebenarnya yang mengendalikan dan memimpin negara ini siapa?”
“Kenapa tidak disingkirkan saja pejabat yang tidak profesional?” imbuhnya.
Tak sampai di situ, @warga_cool, pun nampak kebingungan, “Ini di pemerintahan siapa, ya, Pak?”
“Kalau mobil lecet bisa diwaxing. Kalau perencanaan pemerentah, diapain? O iya, dipoles sama bajerp,” sahut @ade_shakti.
Sedangkan akun @persi85alawasna, justru menyemangati Jokowi, dengan nada sindiran, “Ayo, Pak Jokowi, ungkap semua proyek yang enggak jelas, biar presiden Indonesia mikir.”
Lebih lanjut, netizen yang nampak bernama Roy, mengatakan, “Ada Presiden, tapi tak ada Kepala Pemerintahan,” cuitnya tertawa.
Sementara pemilik akun @agungmf25, menilai bahwa, “Kualitas bawahan memang tercermin dari pemimpinnya juga.”
Ical yang berkicau lewat akun @tflrgsm, juga menyatakan, “Kalau gak mampu jadi pemimpin, baiknya tau diri, enggak perlu nyalahin anak buah.”
Terima Kasih dan Hati-hati
Ada juga warganet yang berterima kasih kepada Jokowi, karena telah memberi masukan untuk pemerintah.
“Terima kasih Pak Jokowi, atas masukannya untuk Pak Presiden kami,” kata @andywindarto.
“Semoga pemerintah mendengarkan dan menindaklanjuti masukan dari Pak Jokowi,” sahut @adhan_19.
Akun @nindamarz juga membenarkan perkataan Jokowi, “Betul Pak. Semoga pemerintah mendengar kritikan Bapak.”
“Sehingga perencanaan dan pekerjaannya menjadi lebih baik lagi,” sambung Ninda.
Namun, tidak sedikit pula yang justru mengingatkan Jokowi, agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
“Hati-hati, lho, Pak, bersuara sekarang. Nanti bapak dilaporin UU ITE,” imbau @ocrws.
“Tapi di luar dari semua kekhawatiran saya terhadap Bapak, saya ucapkan terima kasih, telah mewakili kami rakyat kecil ini,” lanjutnya.
Demikian pula dengan @domu95, “Hati-hati, Pak, kritik presiden diserang BuzzeRp.”
Sedangkan pemilik akun @tapiboros, bingung dengan kekesalan Jokowi.
“Kan Anda sendiri kepala pemerintahanya, atuh gimana, berarti kualitas pemimpinya belum bagus,” tuturnya.
“Kapan lagi liat presiden mengkritik pemerintah,” sambung @rafkimiftahi.
Baca Juga: Tegas, Dubes Hongaria untuk Indonesia Sebut Radikalisme Tak Ada Kaitannya dengan Agama
Sebelumnya, Jokowi mengaku kesal, karena mendapati kinerja pemerintah amburadul di lapangan.
Mulai dari temuannya atas waduk tanpa irigasi, pelabuhan tanpa akses jalan, hingga buruknya akurasi data bansos.
Waduk Tanpa Irigasi
Jokowi tidak menyebut, apa nama waduk yang ia maksud, serta di mana letaknya.
Namun, ia mengaku, menemukan adanya waduk yang tak memiliki irigasi primer, sekunder, pun tersier.
“Saya melihat. Saya ini di lapangan terus. Ada waduk, tapi enggak ada irigasinya.”
Demikian tutur Jokowi di Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, mengutip kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Irigasi primer, sekunder, tersier, ini enggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan,” sambungnya, Kamis (27/5) kemarin.
Pelabuhan Tanpa Akses Jalan
Di lapangan, Jokowi juga mengaku, menemukan pelabuhan yang baru dibangun, tetapi tidak memiliki akses jalan.
Meski ia pun tak menjelaskan, pelabuhan apa dan di mana letaknya.
“Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, enggak ada akses jalan ke situ,” kata Jokowi.
“Ya, apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan?” kritiknya.
Jokowi pun menilai, hal ini dapat menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit dari program yang berjalan.
Pada akhirnya, masyarakat juga yang akan dirugikan, karena tak mendapat manfaat yang besar.
Itu mengapa Jokowi, memerintahkan BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan] dan APIP [Aparat Pengawas Intern Pemerintah] untuk terlibat lebih dalam [mengawasi perencanaan program pemerintah].
Terutama pada proyek infrastruktur, “Jangan hanya mengulang, terus mengulang-ulang perencanaan dari tahun tahun sebelumnya,” tegas Jokowi.
“Sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini,” sambungnya.
Buruknya Akurasi Data Bansos
Tidak selesai sampai di situ, Jokowi juga kesal dengan akurasi data kelolaan pemerintah yang masih sangat buruk.
Salah satunya adalah tidak akuratnya data bansos. Ia menilai, banyak data yang tumpang tindih.
Menurut Jokowi, buruknya akurasi data ini bisa menyebabkan penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat, lambat dan tak tepat.
“Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana,” sebut Jokowi.
“Contohnya, data bansos, enggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi enggak cepat. Lambat, dan enggak tepat sasaran,” kritiknya lagi.
Begitu juga dengan data penyaluran bantuan pemerintah lainnya, kata Jokowi.
Bukan cuma data bansos, ia juga menyinggung data pemerintah pusat dan daerah yang kerap tidak sinkron.
“Semua rekomendasi, harus ditindaklanjuti, Jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah,” kata Jokowi.
“Sehingga, enggak jadi masalah [yang] sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang terus tiap tahun,” omelnya.
Permasalahan Data Bansos
Permasalahan data bansos memang tidak sepele. Menteri Sosial Tri Rismaharini, sebelumnya telah mengungkap soal ruwetnya kasus ini.
Berdasarkan laporan sejumlah instansi di tahun 2020, seperti BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], BPK [Badan Pemeriksa Keuangan], dan KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi].
“Pertama kali, permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, dan KPK,” kata Risma.
“Jadi, permasalahan awal adalah di sini,” bebernya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Senin (24/5) lalu.
Risma menjelaskan, temuan BPKP pada 2020 lalu, di mana terdapat 3.877.965 data NIK KPM [keluarga penerima manfaat] penerima bansos, tidak valid.
Lalu, ada juga 41.985 duplikasi data KPM, dengan nama dan NIK yang sama.
Di Jabodetabek, juga terdapat PM [penerima manfaat] bansos yang tidak layak, tidak miskin, mampu, dan tidak rentan, sebanyak 3.060 data.
“Terdapat KPM telah pindah, meninggal tanpa ahli waris, tidak dikenal, tidak ditemukan, sebanyak 6.921 KPM,” ungkap Risma.
Dalam laporan BPK, Risma juga menyampaikan, adanya data NIK tidak valid, yakni 10.922.479 ART [anggota rumah tangga].
Sementara nomor KK yang tidak valid, sebanyak 16.373.682 ART, dan nama kosong, 5.702 ART.
Ditemukan juga 86.465 ART NIK ganda, pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020.
“Bantuan sosial tunai senilai Rp500 ribu untuk KPM sembako non PKH, disalurkan 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda, dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid,” kata Risma.
Permasalahan data juga ditemukan oleh KPK. Sebanyak 16.796.924 data, tidak padan Dukcapil.
Belum lagi pemuktakhiran DTKS yang berpotensi inefisien serta tumpang tindih.
