Ngelmu.co – Saat pembukaan CEO Networking 2018 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (3/12), Presiden Joko WIdodo menegaskan bahwa urusan birokrasi harus mengikuti perubahan teknologi yang berkembang pesat.
Ketika itu, Jokowi menyebutkan contoh pengambilan keputusan pembatalan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait UMKM yang dilakukan dirinya. Jokowi menceritakan bahwa pengambilan keputusan pembatalan relaksasi DNI terkait UMKM dilakukan usai dirinya berkomunikasi dengan stakeholders seperti pengusaha melalui sambungan telepon. Jokowi menyatakan jika ia terbuka untuk berdiskusi melalui telepon.
“Karena sekarang butuh pemimpin di semua sektor yang open minded, yang bisa merespons secara cepat dan merespons perubahan yang ada. Kalau kita masih bertele-tele, kita ditinggal,” kata Jokowi, dikutip dari Kumparan.
Baca juga: PSI Sebut Peserta Reuni 212 Kalah dengan Tari Poco-poco Jokowi, Ini Kata Warganet
Jokowi menegaskan bahwa sosok pemimpin open minded dan cepat itu diperlukan di semua sektor untuk meningkatkan daya saing global. Jokowi menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi di negara ini salah satunya adalah defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) yang dilatarbelakangi masih banyaknya impor.
Namun, menurut Jokowi, permasalahan itu kini mulai bisa teratasi karena adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan stakeholder lainnya.
“Tahapan ini yang saya lihat semakin baik karena komunikasi antara sektor moneter fiskal pelaku usaha betul-betul komunikasi bisa berjalan,” ujar Jokowi.
Diketahui bahwa pada acara ini Jokowi tampak didampingi sejumlah menteri dan pejabat, yaitu diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Ketua OJK Wimboh Santoso.
