Ngelmu.co – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan jika pemerintah berencana menaikkan pajak motor bensin.
Menurutnya, kenaikan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk menyubsidi transportasi umum.
“Kita tadi juga rapat, berpikir, sedang menyiapkan, mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor nonlistrik.”
“Sehingga nanti, itu bisa menyubsidi ongkos-ongkos, seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat.”
Demikian pernyataan Luhut saat memberi sambutan di acara peluncuran BYD Indonesia.
Rencana menaikkan pajak motor bensin itu, sambungnya, bakal disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Selain untuk subsidi transportasi umum, kenaikan pajak motor bensin juga diharapkan bisa menekan angka polusi udara.
“Langkah-langkah lain yang sedang kita rumuskan, nanti, hari Jumat, kita akan dengarkan laporan.”
“Sehingga nanti, pekan berikutnya akan kami bawa ke ratas [rapat terbatas], dan kita dengar keputusan dari Bapak Presiden,” kata Luhut.
Sebagai informasi, saat ini ada beberapa instrumen pajak kendaraan bermotor.
Mengacu pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), beberapa pajak yang dibebankan pada kendaraan bermotor, antara lain:
- Bea Balik Nama (BBNKB),
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan
- Biaya administrasi.
Ada juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada kendaraan bermotor, sebesar 11 persen.
Adapun untuk pajak tahunan, yang dikenakan biasanya adalah PKB dan SWDKLLJ.
Di lain sisi, upaya pemerintah menekan polusi juga sudah dilakukan dengan memberi subsidi terhadap motor listrik.
Harga motor listrik yang mendapat subsidi itu dipangkas Rp7 juta.
Sayang, meski harga jadi lebih murah, peminat motor listrik subsidi tidak sesuai yang diharapkan.
Dari target 200.000 unit motor listrik subsidi, hanya 11.532 unit yang tersalurkan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi Rp10 juta untuk pemilik motor bensin yang mau mengonversi jadi motor listrik.
Sayangnya, lagi-lagi, belum banyak masyarakat yang meminati.
Baca juga:
Menurut Luhut, berbagai cara juga akan disiapkan untuk menurunkan polusi udara dan membuat masyarakat lebih sehat.
Di antaranya, penerapan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap, kenaikan pajak kendaraan ICE, dan menyiapkan infrastruktur untuk menitipkan kendaraan di transportasi umum.
“Hal-hal semacam itu, saya kira sangat penting. Tidak hanya berbicara, tidak hanya mengkritik.”
“Karena tidak mudah, setelah kami rapat berapa bulan terakhir ini, kita sudah menemukan simpul-simpul masalah yang harus di-address.”
“Saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta, lebih bersih.”
“Membuat kita lebih sehat, dan akan mengurangi subsidi berobat yang sampai Rp10 triliun,” pungkas Luhut.
