Ngelmu.co – Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti, membahas soal penunjukan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
“Seorang presiden yang dipuja-puji sama rakyat, ya, dipuja-puji sama apa namanya tuh, elite politik, tiba-tiba dengan adanya, apa namanya, anak yang menjadi cawapres, itu mau enggak mau adalah bagian dari nepotisme.”
Demikian pernyataan Ikrar dalam acara Diskusi dan Konferensi Pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).
Ia juga menilai, dengan majunya Gibran sebagai cawapres, ada tujuan melanjutkan kekuasaan; setelah 10 tahun, Jokowi menjabat sebagai presiden.
“Memang kekuasaan itu kalau sudah berjalan lebih dari 10 tahun, ya, atau menjelang 10 tahun, itu memang biasanya penguasanya itu lupa.”
“Ya, keinginan untuk berkuasa itu masih tetap ada. Makanya waktu itu ada isu apa, presiden periode ketiga, gitu ‘kan? Walaupun itu enggak berhasil.”
“Ya, jadi hal-hal seperti inilah, ya,” tutur Ikrar.
Baca juga:
Bagi Ikrar, masih banyak anak muda yang memiliki pengalaman lebih dari Gibran dan mampu melanjutkan visi yang dibawa Jokowi.
“Jadi, enggak boleh ada pandangan itu harus didelegasikan kepada anaknya. Kalau itu yang terjadi, itu saya bilang, ke bawah itu adalah nepotisme, ya.”
“Dan ada rekayasa hukum untuk itu, dan kemudian ada rekayasa politik untuk itu, ya, dan sekarang yang kita takutkan itu rekayasa di dalam pemilihan umum, ya.”
“Yang kemudian menggunakan aparatur, sipil, TNI, dan juga Polri, ya. Jadi, aparatur pertahanan negara, aparatur juga keamanan negara, kalau itu terjadi, kiamat.”
Jika itu terjadi, bagi Ikrar, sama saja demokrasi Indonesia, mundur, padahal Pemilu 2024, sudah disiapkan dengan matang.
“Ini adalah benar-benar apa, ya, kemunduran di dalam proses demokrasi kita, padahal Pemilu 2024 itu adalah yang paling rumit.”
“Dan kita harapkan berhasil, sehingga pada Pemilu 2029, kita sudah mencapai titik, bukan lagi konsolidasi demokrasi, tapi menuju ke demokrasi yang matang.”
