Indonesia, duduk di peringkat ke-64 dunia, dengan skor 6,3.
Meskipun segi peringkat masih tetap sama dengan tahun 2019, tetapi skor menurun dari yang sebelumnya 6,48.
Angka ini juga menjadi yang terendah untuk Indonesia, dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.
Potret yang membawa Tanah Air kita masuk kategori negara dengan cacat demokrasi.
Kesejahteraan Rakyat
Katanya, saat bicara soal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, Jokowi mengatakan, “Pasar domestik jangan dimasuki dari luar.”
Dalam acara debat Capres-Cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Ahad (15/6/2014) lalu, ia juga menjabarkan caranya.
“Seperti apa? Hal-hal berkaitan dengan perizinan, misalnya,” jawab Jokowi.
“Daerah harus berikan kecepatan kalau itu investor lokal, domestik, tapi kalau yang dari luar, enggak apa-apalah, sedikit disulit-sulitin,” sambungnya.
Faktanya? Jokowi, meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah dari negara-negara lain, kepada perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Tanah Air.
Ia memilih cara tersebut, guna memancing masuknya investor asing, sekaligus mencegah terulangnya peristiwa tahun lalu.
Di mana saat 33 perusahaan besar memutuskan relokasi dari Tiongkok, tak satu pun memilih Indonesia, sebagai tempat investasi baru.
“Kalau mereka [negara lain] memberikan harga tanah, misalnya 500.000, kita harus bisa di bawahnya itu, 300.000 misalnya.”
Demikian kata Jokowi, saat meresmikan kawasan industri Batang, Jawa Tengah.
“Kalau mereka memberikan harga tanah satu juta, ya, kita berikan harga 500.000,” sambungnya, mengutip kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Selengkapnya, baca:
Swasembada Pangan
Katanya, saat masih jadi Capres (2014), Jokowi, janji akan menghentikan kebijakan impor pangan jika terpilih bersama JK.
Sebab, menurutnya, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, dengan tanah subur, seharusnya jadi negara pengekspor.
“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya, kok.”
Begitu kata Jokowi, di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, 2 Juli 2014.
Faktanya? Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat Indonesia, terus mengimpor beras setiap tahunnya.
Total, periode pemerintahan Jokowi, menghabiskan lebih dari US$ 2,62 miliar, hanya untuk beras. Dengan rincian:
