Ngelmu.co – “Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU.”
Kalimat yang telanjur sampai ke telinga publik itu mengundang kritik dan protes dari berbagai pihak.
Klarifikasi Menag
Mendapati hal ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, memberikan klarifikasi.
Setidaknya, ia menjelaskan tiga poin terkait pernyataan, ‘Kemenag hadiah negara untuk NU’.
“Saya jelasin sekali, tapi jangan ada yang nanya lagi.”
Demikian tuturnya, usai membuka acara Annual International Conference on Islamic Studies 2021, di The Sunan Hotel, Solo, Senin (25/10) kemarin.
“Pertama, saya sampaikan di forum internal untuk menyemangati para santri dan pondok pesantren.”
“Itu sama, kira-kira, ketika kalian semua dengan pasangannya masing-masing, melihat rembulan di malam hari.”
“[Kalian] Bilang, ‘Dik, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos’, apakah salah itu? Itu karena internal,” ujar Yaqut.
Poin kedua, Yaqut menegaskan, bahwa tidak ada kebijakan Kemenag, yang dibuat hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga:
- Yaqut Bilang ‘Kemenag Itu Hadiah Negara untuk NU’, Sekjen PBNU Tak Sepakat
- Sekilas Sejarah Kementerian Agama yang Tertulis di Situs Resmi Kemenag
- Kata Menag Yaqut soal ‘Kemenag Itu Hadiah Negara untuk NU’
Lebih lanjut, ia menyebut sejumlah pejabat Kemenag yang berasal dari berbagai organisasi Islam.
“Sekarang bisa dibuktikan klausul kedua, kita lihat, apakah ada kebijakan Kemenag yang diperuntukkan untuk NU saja? Tidak.”
“Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap kementerian agama.”
“Bukan hanya itu, Ormas, tidak hanya NU saja. Cek coba sekarang,” sambung Yaqut.
“Cek Dirjen PHU, Dirjen Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah, jangan salah, dan itu biasa buat kami,” imbuhnya lagi.
“Irjen Kemenag, bukan NU, dan itu biasa. Memberi semangat itu wajar. Itu internal,” kata Yaqut.
Lalu, pada poin ketiga ia menjelaskan, bahwa NU, memiliki sifat dasar terbuka. Memberi maslahat untuk kepentingan yang lebih besar.
Namun, Yaqut heran, mengapa pernyataannya di forum internal, malah ‘digoreng’ ke tengah publik.
“Dan memang saya enggak tahu, kok, digoreng-goreng di publik, bagaimana. Itu forum internal, konteksnya menyemangati.”
“Yang ketiga, saya mau tekankan, bahwa NU, harus kembali ke jati dirinya, meskipun NU ini diberikan sesuatu.”
“NU harus tetap terbuka, tetap inklusif, NU harus tetap memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar.”
“Maslahat yang lebih besar, bukan semuanya untuk NU, karena itu sifat dasar NU. Itu sebenarnya tujuannya, kemudian digoreng-goreng,” pungkas Yaqut.
Respons Kh Cholil dan JK
Sebelum Yaqut mengklarifikasi pernyataannya, Ketua MUI Pusat KH Cholil Nafis, telah menyampaikan pandangannya.
Sebagaimana Ngelmu kutip dari akun Twitter pribadinya, @cholilnafis, Senin (25/10).
Berikut selengkapnya:
Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan.
Bukan hadiah buat NU saja.
Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja.
Begitu saat Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan ‘Resolusi Jihad’ untuk semua golongan.
Meskipun NU, banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama, tapi tak berarti harus dikuasai oleh NU.
NU itu jam’iyah sedari dulu untuk semua golongan.
Jika masing-masing golongan mengkapling kementerian dan lembaga negara, maka semangat NKRI dan kebinekaan akan sirna.
Ojo ngasorake [jangan merendahkan].
Lalu, setelah mendapati penjelasan Yaqut, Kiai Cholil kembali buka suara.
Kali ini ia menyampaikan responsnya melalui akun Instagram pribadi, @cholilnafis, Senin (25/10) malam.
“Meskipun untuk internal, tetaplah tak benar dan tak elok, ‘kan sudah jelas, acaranya via zoom, dan disiarkan TV.”
“Nyatanya terpublikasi dan viral. Tak mau mengalah dan mengakui kesalahan itu berat, apalagi sebagai pejabat publik,” kritiknya.
“Kalau diawali minta maaf, itu akan lebih elok, dan mungkin mengurangi kegaduhan,” tutup Kiai Cholil.
Terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK), pun menanggapi pernyataan Yaqut, dengan bantahan.
“[Kemenag] Itu bukan hadiah. Itu adalah keharusan, karena kita, negeri ini berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” ujarnya.
“Hingga tentu, semua agama sangat penting untuk dilindungi,” tegas JK, Senin (25/10).
Di akhir ia juga menekankan, Kemenag hadir bukan hanya untuk NU, tetapi semua agama serta organisasi keagamaan yang dinaungi pemerintah.
