Ngelmu.co – Mengapa rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak kunjung dibangun?
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, buka suara.
Ia menyampaikan, alasan pertamanya adalah karena pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, terbilang mahal.
Pasalnya, pemerintah harus membayarkan cost of money KPBU dua hingga tiga kali lipat dari nilai awal proyek.
“Misalnya, penggantian jembatan callender hamilton, 37 jembatan yang selesai kemarin itu investasinya sekitar Rp600 miliar.”
“Tetapi kita kembalikan 15 tahun, bisa sampai Rp1,5 triliun,” jelas Basuki.
Ia menyampaikan hal ini saat memberikan contoh cost of money pemerintah kepada badan usaha, jika menggunakan skema KPBU, Kamis (20/6/2024).
Oleh karena itu, skema KPBU untuk proyek rusun ASN IKN ini juga masih terus dievaluasi oleh pemerintah.
Sebagai solusi, terbuka kemungkinan proyek rusun tersebut dibiayai lewat loan, atau bahkan diambil alih seluruhnya oleh pengembang.
“Mendingan loan, karena masih kecil bunganya, satu persen, katanya,” lanjut Basuki.
Berdasarkan catatan, total rusun ASN IKN yang direncanakan dibangun dengan skema KPBU, mencapai 166 tower rusun dan 159 rumah tapak.
Badan usaha yang terlibat berasal dari dalam dan luar negeri.
Badan usaha dari dalam negeri, antara lain:
- PT Summarecon Agung Tbk (6 tower);
- PT Perintis Triniti Properti Tbk (8 tower);
- PT Nindya Karya (8 tower);
- PT Intiland Development Tbk (109 tower);
- PT Ciputra Development Tbk (10 tower dan 20 rumah tapak); serta
- Rockfields (masih dikonfirmasi).
Baca juga:
Lalu, badan usaha luar negeri, meliputi Citic Construction dari Cina yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
Proyeknya adalah 60 tower rusun untuk pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam).
Maxim dari Malaysia, mengerjakan 10 tower, dan IJM dari Malaysia, 20 tower.
Adapun total nilai investasi dari proyek jumbo tersebut masih fluktuatif. Namun, diperkirakan belanja modalnya akan mencapai Rp50 triliun.
