Ngelmu.co – Majunya putra sulung dan menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Pilkada Serentak 2020, tak hanya menyita perhatian publik Indonesia. Pasalnya, media asing The Economist, juga turut menyoroti dinasti politik keluarga Presiden ke-7 RI itu.
Dalam artikel berjudul ‘Indonesian politics is becoming a family affair‘, media Inggris itu, mengingatkan soal sumpah Jokowi, bahwa para politisi baru di lingkaran keluarga, tidak akan bergantung padanya.
Buku autobiografi Jokowi, yang terbit pada 2018 lalu, juga sempat memuat pernyataan tersebut.
“Menjadi presiden, bukan berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anak saya.”
Demikian tulis The Economist, dalam berita yang pihaknya rilis, Kamis (3/12), mengutip perkataan Jokowi, dalam autobiografinya.
Namun, menurut media itu, majunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, membuat Jokowi, nampak berubah pikiran.
Sebab, keduanya yang juga diusung oleh PDIP, jelas tidak memiliki pengalaman serta latar belakang politik.
Baik Gibran yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, pun Bobby, yang maju sebagai Calon Wali Kota Medan.
The Economist, bahkan menyebut pencalonan Gibran dan Bobby, sebagai momentum ‘luar biasa’.
Mengingat awalnya, Jokowi, menolak memuluskan jalan politik untuk keluarganya.
Bukan hanya Jokowi, The Economist, juga menyoroti pejabat Indonesia lain yang melanggengkan politik dinasti keluarga.
Seperti Putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga maju sebagai Calon Wali Kota Tangerang Selatan.
Belum lagi keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikudumo, yang maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangsel, berpasangan dengan Muhammad.
“Putra dan menantu Jokowi, bukan satu-satunya orang yang memiliki ikatan dengan Istana Kepresidenan, yang terlibat dalam kehebohan (Pilkada).”
“Putri Wakil Presiden, yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan, kota yang berbatasan dengan Jakarta, bersaing dengan keponakan Menteri Pertahanan (RI).”
Baca Juga: Gibran Bicara Teknologi Mutakhir untuk Tangani COVID-19
Kekecewaan masyarakat Indonesia, atas tumbuh suburnya politik dinasti di Tanah Air, juga menjadi perhatian tersendiri bagi The Economist.
Pasalnya, pada 2015 lalu, parlemen nasional mengeluarkan undang-undang yang melarang keluarga petahana, mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, pun gubernur.
Sayangnya, UU itu dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan, sehingga dibatalkan, di tahun yang sama.
Tetapi bagaimana dengan para pengamat politik pun masyarakat pada umumnya? Sebagian besar tetap sama, tidak suka serta tidak setuju dengan dinasti politik.
