Ngelmu.com, JAKARTA – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan. Ketua Forum Honorer K2 Indonesia atau FHK2I Titi Purwaningsih menilai pemerintah tidak merencanakan secara matang seleksi tersebut.
Sepertid dikutip dari JPNN.com pada Rabu (13/2/2019), Titi mengatakan seharusnya pemerintah pusat sebagai penanggungjawab tidak memaksakan kehendak agar Pemerintah Daerah menanggung gaji PPPK, karena kebijakan itu juga tampak tanpa perencanaan matang.
“Semua butuh planning yang matang karena tentang anggaran. Jangan dipaksakaan begini. Kalau tahun berikutnya tidak mampu lagi menggaji PPPK, bagaimana. Kan repot juga,”kata dia.
Lebih lanjut, Titik mengklaim bahwa seluruh Pemda yang memiliki honorer K2 ingin membuka PPPK, tapi terhambat anggaran. Menurut dia, daerah sebenarnya tidak menolak tetapi APBD tidak mencukupi. “’Kan tidak mungkin dipaksakan,”ujar dia.
Penolakan itu, imbuh dia, karena APBD sudah ketuk palu pada Desember 2018, sehingga tidak mungkin daerah bisa mengalokasikan anggaran gaji PPPK bila tidak melewati pembahasan.
Titi juga mengkritik pendapat Kepala BKN Bima Aria terkait honorer K2 yang direkrut Pemda tapi Pemda tak sanggup membayar gaji honorer K2 yang sudah menjadi PPPK itu. Bima bahkan mengucapkan kalimat “kau yang memulai kau yang mengakhiri.”
Atas pernyataan itu, Titi menyesalkan karena adanya honorer K2 diatur PP dan pemda merekrut honorer karena memang kekurangan jumlah PNS, terutama guru honorer.”Katanya mau cari solusi untuk K2 tapi bukan solusi yang didapat melainkan kekacauan dan kecemburuan. Sebab, tidak semua K2 diikutkan,”jelas dia.
Titi mengungkapkan para pegawai berstatus honorer K2 hanya ingin penghargaan atas pengabdian bukan dilempar dan dilimpahkan tanggung jawab dari pusat ke daerah.
Apalagi, kata dia, dengan payung hukum yang sama, dia mengingingkan honorer diangkat menjadi pegawai.
“Sudahlah angkat teman-teman honorer K2 dan kami ini yang tersisa. Berilah solusi yang memecahkan masalah, bukan solusi yang menimbulkan masalah baru,”pungkas dia.
