Ngelmu.co – Komisi I DPR RI mengutuk keras serangan zionis Israel ke Masjid Al-Aqsa, Palestina.
Begitu brutal, hingga mengakibatkan ratusan warga Palestina, terluka. Tidak terkecuali mereka yang tengah bertugas.
Baik itu tenaga medis, wartawan, hingga jemaah, laki-laki ataupun perempuan. Termasuk anak-anak dan orang tua.
Entah sampai kapan dunia Barat, berlagak tidak melihat kekejian ini, padahal foto dan video beredar luas di media sosial.
Detik-detik awal serdadu Zionis menembaki jamaah shalat Subuh di dalam Jami Al Qibli di #MasjidKita #MasjidilAqsha Mubarak, sekitar pukul 6 Waktu Baitul Maqdis (pukul 10 WIB).#MasjidAlAqsha
@MaydanAlQuds pic.twitter.com/3MeDzulwXi— Sahabat Al-Aqsha (@sahabatalaqsha) April 15, 2022
Namun, respons dunia Barat atas serangan yang dilakukan zionis Israel, tidak sama dengan tanggapan mereka terhadap Rusia yang menyerang Ukraina.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kharis Almasyhari, bicara.
“Saya mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel, yang menodai kesucian bulan Ramadan, dan Masjid Al-Aqsa; kiblat pertama umat Islam.”
Demikian tegas Kharis; melalui keterangan pers tertulisnya, seperti Ngelmu kutip dari Sindo News, Sabtu (16/4/2022).
Baca Juga:
Menurutnya, tidak ada pembenaran atas segala kebiadaban Israel. Terlebih serangan teranyar berlangsung di Masjid Al-Aqsa, kala para jemaah tengah beribadah.
Belum lagi upaya sistematis Israel, yang terus menggusur rumah warga Palestina di Tepi Barat.
Begitu juga dengan rentetan kejahatan yang sudah dan masih terus dilakukan oleh Israel, terhadap Palestina.
Itu mengapa Kharis, meminta agar Kementerian Luar Negeri mengajukan protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atas langkah provokasi Israel.
Sebab, setidaknya, dalam catatan DPR, terdapat 15 Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Yerusalem.
Ada juga satu resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 Tahun 1947.
Di sana tercantum penetapan bahwa Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum serta politik yang terpisah.
Namun, menurut Kharis, lebih dari lima dekade sudah, resolusi-resolusi tersebut seperti tidak ada artinya bagi Israel.
“Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB, sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan mayoritas umat Islam,” tegasnya.
“Kita minta PBB, agar melindungi rakyat Palestina dari kesewenang-wenangan rezim zionis penjajah,” sambung legislator Dapil Jawa Tengah V itu.
Ia juga meminta, agar pemerintah Indonesia, melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban para korban di Palestina.
Lebih lanjut, Kharis mengimbau, agar masyarakat Indonesia memberi bantuan materiel pun spiritual; melalui lembaga resmi, untuk para korban.
“Di samping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina, perlu langkah bersama menggalang solidaritas,” ujarnya.
“Dan sebagai rakyat Indonesia, kita harus membantu meringankan, dengan segala daya upaya kita, untuk menolong rakyat Palestina,” pungkas Kharis.
