Ngelmu.co – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal penundaan Pemilu 2024.
Ia mengeklaim, pemilih dari beberapa partai politik (parpol), mendukung usulan penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bilang, pernyataannya tersebut berdasarkan big data; berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini ‘kan, ceruk ini, atau orang-orang ini, ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra. Ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar. Di mana-mana ‘kan ceruk ini.”
Demikian penuturan Luhut, dalam video yang terunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022).
Sebagai informasi, sejauh ini, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP, berdiri di barisan penolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Sementara Luhut menyampaikan, big data menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu di masa pandemi.
Ia mengeklaim, masyarakat Indonesia, tidak mau uang sebanyak Rp110 triliun, terpakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Luhut juga menilai, berbagai aspirasi dari masyarakat tersebut adalah bagian dari demokrasi.
Sedangkan soal wacana itu terwujud atau tidak, itu merupakan ranah MPR.
MPR adalah pihak yang dapat mengubah atau mengamendemen UUD 1945; tentang pasal jadwal pemilu.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus, gimana? Nanti bilang DPR, gimana? MPR, bagaimana?” kata Luhut.
“Ya, ‘kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” sambungnya.
Baca Juga:
Isu penundaan Pemilu 2024, menjadi ramai diperdebatkan, usai sejumlah ketua umum parpol menyuarakannya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) adalah sosok pertama.
Lalu, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, menyusul.
Tidak berbeda jauh. Mereka juga mengeklaim, masyarakat Indonesia yang mengharapkan penundaan pemilu.
Mereka bilang, rakyat tidak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu, jika pemungutan suara tetap berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
Terlepas dari itu, mengutip CNN Indonesia, ada sumber–yang tidak disebutkan namanya–membeberkan bahwa sebenarnya, Luhut, ada di balik desain wacana penundaan Pemilu 2024.
Sumber menyebut, Luhut meminta sejumlah ketum parpol untuk bicara di hadapan publik, tentang dukungan mereka terhadap penundaan pemilu.
Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, buka suara.
Ia mengakui bahwa atasannya memang sering bertemu dengan tokoh politik.
Namun, Jodi menampik jika Luhut disebut sebagai ‘perancang’ usulan penundaan Pemilu 2024.
“Pak Luhut ‘kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini,” tuturnya.
“Tapi setahu saya, tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut, itu enggak ada,” jelas Jodi.
