“‘Saya mau jadi Ketua OSIS’. ‘Gak bisa’. ‘Kenapa?’. ‘Kamu jelek’,” tulis @IchankSuroto, menggambarkan sebuah percakapan.
“‘Tapi saya gak pernah curi gorengan di kantin. Gak pernah korupsi uang SPP’. ‘Gak bisa’,” imbuhnya.
“Bahkan,” sambung Ichank, “sampai lulus pun, mau cari kerja harus punya SKCK.”
“Sementara eks napi koruptor, tanpa meminta, malah ditunjuk jadi Komisaris,” kritiknya.
Begitu juga dengan pengguna Twitter bernama Parto. “Kaum jelata, mau lamar kerja, harus ke kantor pol, bikin SKCK.”
“Ini BUMN gak ada SKCK-nya apa?” tanya Parto.
Sementara @evellenia, berpesan, “Pak @erickthohir, lihat nih kelakuan bawahanmu! Pantau dulu, jangan fokus 2024.”
“Kalau bapak benar-benar bisa membuktikan bersih, tanpa susah payah kampanye ini itu, rakyat dengan senang hati sudah memilih Anda,” lanjutnya.
Pemilik akun @sukmasajati23, pun bertanya. “Apa gak ada lagi orang baik di negeri ini? Jujur mengecewakan.”
Di sisi lain, akun @alergiintisari, menegaskan. “Dibilang, hukuman mati dan penjara tidak tepat untuk pelaku korupsi.”
“Dimiskinkan dan tidak diberi fasilitas negara itu lebih efektif,” tutupnya.
