Ngelmu.co, JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Anies Rasyis Baswedan menginginkan APBD di DKI Jakarta banyak dikelola warga. Hal itu sebagai bentuk pelibatan masyarakat melakukan pembangunan di kampung mereka.
Seperti dikutip ngelmu.co dari Kompas.com pada Jumat (15/2/2019), dirinya mengatakan targetnya adalah lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dana tersebut, imbuh Anies, bisa dikelola masyarakat melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Menurut Anies, semua kegiatan dan program pembangunan di kampung yang direncanakan di APBD bisa dilaksanakan oleh ormas, seperti PKK, Karang Taruna dan pengurus RT/RW.
Pemerintah, imbuh Anies, mengucurkan dana kepada ormas yang ditunjuk untuk mengeksekusi kegiatan atau program tersebut sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Anies menyebut anggaran tersebut sama, namun jika dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender, saat ini dikerjakan oleh Ormas.
Lebih lanjut, Anies mengatakan program dana swakelola tipe IV akan mulai direalisasikan tahun ini.
Namun demikian, dalam melaksanakan pembangunan, warga DKI Jakarta tetap harus mengikuti standar yang berlaku.
Hal tersebut dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM (standar pelayanan minimum)-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah.
