Ngelmu.co – Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri telah resmi menempati kursi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Tepatnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengangkat Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Keputusan ini pun langsung mendapat pujian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Namun, sayangnya, tidak demikian dengan akademikus, peneliti, hingga politisi yang justru mengkritik.
Herlambang P Wiratraman
Meski tak terkejut, bukan berarti Dewan Penasihat KIKA [Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik] Herlambang P Wiratraman, setuju dengan hal ini.
Sebab, menurutnya, sejak awal, KIKA telah membaca arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan.
“Rencana yang disampaikan Pak Kepala BRIN itu sama sekali tidak mengejutkan,” kata Herlambang, Sabtu (1/5) lalu, mengutip Tempo.
Pasalnya, Handoko menyatakan, nantinya, fungsi Ketua Dewan Pengarah BRIN, menjadi pagar aktivitas keilmuan, agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.
Namun, Herlambang menilai, tidak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN.
Pengecualian dapat terjadi, jika pembentukan BRIN memang untuk melayani kekuasaan, bukan mengkritisi.
“Apa yang kita saksikan hari ini, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik,” tutur Herlambang.
“Karena potensinya, otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan,” imbuhnya.
Menggambarkan Kemunduran
Penempatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, lanjut Herlambang, juga menggambarkan kemunduran.
Ia, menyoroti kapasitas politik Megawati, yang begitu besar dalam rezim kekuasaan saat ini.
Di mata Herlambang, bukan tidak mungkin ke depannya, akan ada intervensi kekuasaan, atau bahkan partai penguasa, dalam strategi pun implementasi riset Indonesia.
“Intervensi kekuasaan, bahkan intervensi selevel parpol PDIP yang berkuasa hari ini, sangat mungkin besar pengaruhnya di pelaksanaan atau implementasi riset-riset, strategi riset di Indonesia,” bebernya.
Herlambang juga menilai, terdapat persoalan paradigmatik dari pandangan Ketua Umum PDIP itu, soal lembaga riset.
Ia mengingat, Megawati pernah menyebut upaya pengembangan lembaga riset yang otonom adalah untuk membumikan Pancasila.
Pernyataan yang terdengar ketika HUT ke-46 PDIP, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019) lalu.
Herlambang kembali menekankan, bahwa lembaga riset, seharusnya ada untuk memperkuat sekaligus mengutamakan sains.
Artinya, tujuan membumikan Pancasila lewat lembaga riset, serupa dengan tindakan pemerintahan Orde Baru.
“Saya kira, pikiran itu lebih cocok atau paralel seperti masa rezim otoritarian Soeharto, yang seolah-olah semuanya serba Pancasila,” ujar Herlambang.
“Pembangunan Pancasila, pers Pancasila, ‘kan gitu, ya. Nah, ini riset Pancasila,” tutup pria yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu.
Abdil Mughis Mudhoffir
Komisioner KIKA Abdil Mughis Mudhoffir juga mengkritik pengangkatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Sebab, ia menilai, penempatan politikus di posisi itu akan membuat lembaga riset, terpolitisasi.
Risikonya juga tak main-main. Abdil menjelaskan, bagaimana potensi praktik perebutan rente atas sumber-sumber dana penelitian, menjadi rentan terjadi.
“Serta digunakannya lembaga penelitian sebagai pemberi legitimasi ilmiah, atas praktik rente itu,” tuturnya, Jumat (30/4) lalu, mengutip Tirto.
Abdil juga mengkritik beberapa lembaga teknokrat, di antaranya ALMI [Akademi Ilmuwan Muda Indonesia] dan AIPI [Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia], serta lembaga donor seperti KSI [Knowledge Sector Initiative].
Sebab, dalam upaya menciptakan ekosistem riset dan inovasi, mereka kerap menggunakan pendekatan teknokratik.
“Mereka pikir, hanya dengan mengandalkan dokumen semacam cetak biru EPI [Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi], atau dengan membuat kebijakan dan desain kelembagaan tertentu, maka politisi dengan sendirinya menjadi berkepentingan memajukan riset,” kritik Abdil.
“Yang terjadi, justru sebaliknya. Dokumen-dokumen itu dan berbagai desain kebijakan, justru dibajak oleh kepentingan yang amat berbeda,” sambungnya.
UU Cipta Kerja, Misalnya
Abdil, mencontohkan dokumen EPI dalam kaitannya dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merusak lingkungan sekaligus merugikan kaum pekerja.
“UU Cipta Kerja ini jelas memberi jalan bagi praktik rente, seperti dikemukakan oleh banyak kajian,” ujarnya.
“Sementara ada pernyataan dalam dokumen EPI yang menolak ekonomi rente, dan mendorong ekonomi berbasis riset,” imbuhnya.
“Itu ‘kan kontradiktif. Sehingga tidak jelas ideologinya apa, EPI, itu,” beber Abdil.
Namun, ia menekankan, teknokrat serta ideologi teknokrat, memang cenderung melayani pemerintah ataupun penguasa.
“Karena itu, tidak perlu heran ketika BRIN, dibajak,” ‘sentil’ Abdil.
“Yang bersuara paling keras membentuk BRIN sebagai instrumen untuk membangun ekosistem riset, ‘kan, para teknokrat,” lanjutnya.
Padahal, sambung Abdil, jika mencermati dengan lebih saksama, desain lembaga itu akan lebih baik ada di bawah Kemenristek.
“Atau menjadi badan otonom, tetap saja mengandung intervensi politik negara,” jelasnya.
“Negara mengendalikan agenda riset, di mana otonomi ilmuwan?” lanjutnya bertanya.
Fathimah Fildzah Izzati
Peneliti dari P2P LIPI [Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia] Fathimah Fildzah Izzati juga menyuarakan kekhawatiran senada.
Jika Megawati atau politikus lain terlibat dalam BRIN, menurutnya, dengan dalih kepentingan nasional, ke depannya, riset hanya akan menjadi kepentingan politik mereka yang berkuasa [politik oligarki].
“Sehingga dikhawatirkan, riset hanya akan dijadikan sebagai justifikasi. Sebagai alat kepentingan politik dan akumulasi kapital,” kata Fildzah, Jumat (30/4).
Ia pun mencontohkan temuan, bahwa sawit di Papua, berbahaya bagi ekosistem pun keberlangsungan hidup manusia.
Namun, bagaimana jika akan ada kebijakan membuka lahan atau pemberian izin konsensi yang diputuskan oleh para politikus?
Menurut Fildzah, bukan tidak mungkin, riset justru berbalik mendukung kebijakan tersebut.
Baginya, kondisi ini juga akan merusak mimpi para peneliti yang ingin melakukan riset sosial pun riset alternatif lain di luar kepentingan politikus dan oligarki.
“Lembaga riset, di mana pun, harus punya otonomi saintifik [tidak boleh diintervensi],” kata Fildzah.
“Lembaga ilmu pengetahuan harus punya otonomi yang sesuai, tanpa harus takut [menggunakan] pendekatan yang lain, tanpa harus dilarang,” tegasnya.
Thamrin Amal Tomagola
Guru besar Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola, melalui akun Twitter pribadinya, juga ikut merespons duduknya Megawati di kursi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
“Kenapa Pak @jokowi obrak-abrik dunia pendidikan dan penelitian ilmiah,” kritiknya.
“Warga kampus-akademis perlu melawan upaya sistematis pelemahan dunia ilmu pengetahuan ini,” sambung @tamrintomagola.
“Apalagi mengangkat seorang Ketum parpol, jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN,” imbuhnya lagi, Senin (3/4) lalu.
Tomagola juga bertanya, “Apakah Bu Mega punya kredensial akademik, sehingga layak jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN?”
Lebih lanjut, ia mengingatkan, bahwa dunia ilmu pengetahuan, bukan hutan belantara yang dapat diobrak-abrik, demi pembersihan lahan untuk investasi.
“Bagaimana bisa seseorang mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, bila yang bersangkutan tidak tahu-menahu dunia ilmu pengetahuan?”
“Apalagi seorang Ketum parpol. Akan besar sekali potensi ‘conflict of interests’ di sana,” kritik Tomagola.
Menurutnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jauh lebih layak menduduki kursi Ketua Dewan Pengarah BRIN.
“Sejujurnya, menurut pendapat saya, Pak SBY yang jelas-jelas seorang pembelajar yang tekun dan telah berhasil meraih Prof Dr, Jauh lebih pantas dan mumpuni menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.”
Protes dari Politisi
Politikus juga memprotes hal ini. Salah satunya anggota Komisi VII DPR Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu mengatakan, “Tidak ada dasar hukum posisi Dewan Pengarah dalam struktur organisasi BRIN.”
“Termasuk dalam UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek atau Sisnas Iptek,” bebernya, mengutip Kompas.
“Memang ada dalam RUU HIP, tapi ini ‘kan baru RUU, dan itu pun sudah di-drop dari Prolegnas,” sambung Mulyanto, secara tertulis, Senin (3/5).
Maka ia pun meminta, agar BRIN, bekerja secara ilmiah, objektif, rasional, dan tidak dipolitisasi.
“BRIN adalah lembaga ilmiah. Biar bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional, dengan indikator out come yang terukur,” tutur Mulyanto.
“Jangan dibebani dengan tugas-tugas ideologis,” imbaunya.
Terlebih dalam Perpres 74/2019 tentang BRIN, dan Kepres 103/2001 tentang Lembaga Pemerintah Non-Departemen, juga tidak dikenal jabatan Dewan Pengarah.
Sebab, struktur organisasi LPNK [Lembaga Pemerintah Non-Kementerian], jelas Mulyanto, terdiri dari Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Unit Pengawasan.
Itu mengapa ia menekankan, BRIN, tidak memerlukan Dewan Pengarah untuk menjalankan tugasnya. Apalagi jika jabatan tersebut bersifat ideologis dari BPIP.
“Saya pribadi tidak setuju BRIN memiliki dewan pengarah dari BPIP,” aku Mulyanto.
“Logikanya kurang masuk akal. Kalau dicari-cari, mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila, dengan riset dan inovasi,” imbuhnya.
“Namun, hubungan itu terlalu mengada-ada dan memaksakan diri,” sambungnya mengkritik.
Mulyanto juga meminta kejelasan pemerintah mengenai kategori BRIN, apakah sebagai LPNK atau LNS [Lembaga Non-Struktural].
Pasalnya, menurut Mulyanto, dalam Perpres 74/2019 tentang BRIN, tidak secara eksplisit disebutkan BRIN sebagai LPNK.
“Kalau BRIN ditegaskan sebagai LPNK, maka Kepala BRIN adalah JPTU [Jabatan Pimpinan Tingkat Utama] yang harus ditetapkan mengikuti mekanisme open biding,” tegasnya.
“Namun, sayangnya, kemarin langsung ditunjuk dan dilantik oleh Presiden, tanpa melalui proses open biding,” tutup Mulyanto.
Semua Harus Berjalan di ‘Rel’
Rekan separtai Mulyanto, yakni Mardani Ali Sera, juga menyampaikan pandangannya soal ini.
“Kedudukan Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pembina BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN, menunjukkan kuatnya kedudukan beliau di mata Pak @jokowi.”
Demikian cuitnya, Ahad (2/5), lewat akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera.
“Publik perlu terus memastikan semua berjalan pada relnya. Sebaiknya semua fokus. Satu lembaga saja sudah sangat berat amanah dan tanggung jawabnya,” kata Mardani.
Meskipun ia tak menampik, “Pertama boleh jadi niat penunjukkan Bu Mega, untuk memperkuat BRIN.”
“Tapi BRIN adalah rumah dan tempat koordinasi seluruh proses riset di Indonesia. Amat strategis kedudukan dan tugasnya,” ucap Mardani.
“Posisi Dewan Pengarah BRIN, harus memastikan kepentingan teknokratis, bukan politis,” tegasnya lagi.
Mardani juga menyinggung, soal struktur dewan pengarah di sebuah lembaga riset.
“Praktik di negara maju, di lembaga riset, tidak birokratis. Biasanya langsung ke pimpinan eksekutif,” tuturnya.
Sebab, perlu memudahkan proses inovasi dan kreasi, “Adanya struktur Dewan Pengarah, tidak sesuai dengan kelenturan dan kecepatan yang diperlukan lembaga riset.”
“Niatnya mungkin baik, tapi penempatan Ketua Umum parpol sebagai lembaga pengarah BRIN, tidak memberi contoh baik,” kata Mardani, mengutip Sindo News.
“Riset merupakan sesuatu yang all out, diperlukan pemimpin yang memiliki kopetensi dan punya integritas serta kualitas. Sudah adakah di negeri kita?” imbuhnya bertanya.
Pentingnya Prinsip Bersama
Secara fundamental, menurut Mardani, perlu ada pirinsip bersama, bangsa ini akan maju jika pengetahuan menjadi modal utamanya.
“Harus jadi isu publik, mulai dari level RT, hingga Presiden. Pikirannya mesti tentang pengetahuan,” kata Mardani.
Pasalnya, selama kultur riset tidak dimasukkan ke kurikulum dasar, maka BRIN, berpotensi gagal.
“Inovasi artinya ide, maka pastikan dulu kurikulum pendidikan negara kita memang tumbuh untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang mumpuni,” saran Mardani.
Ia juga mengajak untuk berkaca pada negara-negara tetangga yang lebih mendorong kontribusi swasta.
“Indonesia lebih dari 11 tahun, budget risetnya masih sangat kecil, sekitar 0,82 persen,” kata Mardani.
“Dan itu tidak bergerak, rasio terhadap PDB. Sementara di Cina, sudah 2,2 persen. Bahkan Amerika dan Jepang, hampir 4 persen,” ungkapnya.
Bagi Mardani, membuat sebuah riset, harus tuntas. “Terkadang keliru, karena orientasi kita terhadap riset hanya untuk membuat sebuah kebijakan.”
“Padahal, riset itu bagaimana berkontribusi. Pertama, secara akademis, kemudian kontribusi untuk sektor bisnis, dalam arti inovasi,” lanjutnya.
“Baru yang ketiga, kita berbicara tentang kebijakan,” jelas Mardani.
Sebuah negara yang maju, sambungnya, bukan modalnya yang banyak, melainkan pengetahuannya yang diperbanyak.
“Karena mereka meyakini, pada saat knowledge ini terakumulasi dengan baik, maka investasi akan datang.”
“Jadi, bukan investasi dulu baru knowledge yang datang,” pesan Mardani.
“[Riset] Tidak bisa disamakan seperti dagang. Lalu, Indonesia mau dibawa seperti apa, juga harus jelas.”
“Apa yang mau dikembangkan terlebih dahulu. Setiap tahun kita perlu memiliki target yang jelas.”
Tak ada sebuah negara yang besar, kata Mardani, dapat memajukan ekonomi dan industri, serta menyejahterakan masyarakatnya, tanpa riset.
“Jadi, hal yang utama ketika riset merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan, bukan di-kesampingkan paling akhir.”
“Tapi bagaimana sebuah kebijakan atau sebuah proses pembangunan, didasarkan pada penelitian,” pungkas Mardani.
PDIP Tetap Memuji
Namun, seperti yang tertulis di awal, meski akademikus, peneliti, hingga politisi mengkritik duduknya Megawati di kursi Ketua Dewan Pengarah BRIN, tidak demikian dengan PDIP.
Sebab, partainya menilai keputusan tersebut sebagai hal yang tepat.
Budiman Sudjatmiko
Kader PDIP Budiman Sudjatmiko dengan lantang mendukung keputusan Presiden Jokowi membentuk BRIN.
“Saya Budiman Sudjatmiko, sangat mendukung keputusan Presiden Jokowi dalam pembentukan BRIN dan pemilihan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.”
Demikian tuturnya, Selasa (4/5), mengutip Kumparan. Ia menilai, Megawati dapat membawa Indonesia untuk ikut berkompetisi di dunia, khususnya dalam pengembangan riset dan inovasi.
“Pemilihan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah keputusan yang tepat dan cerdas.”
“Karena semakin memperkuat pondasi sosial politik, sebagai salah satu faktor pendukung pengembangan riset dan ekosistem inovasi yang unggul,” kata Budiman.
Apalagi, menurutnya, selama ini, Presiden ke-5 RI itu sangat mendorong alokasi dana riset hingga 5 persen dari APBN.
Kepedulian Megawati itu, kata Budiman, merupakan bentuk dukungan yang konkret.
Sebab, ia menilai, pengembangan riset dan inovasi nasional memang memerlukan sumber daya finansial yang besar.
Ketua Umum Inovator 4.0 itu juga menyebut, BRIN adalah strategi geopolitik dan ketahanan nasional.
Menurut Budiman, selama ini Indonesia, hanya dilihat sebagai negara dengan potensi SDA yang berlimpah.
“Indonesia sebagai negara besar secara geografis dan demografis, jelas harus mampu segera membangun keunggulan teknologi dan inovasi.”
“Sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional dan geopolitik, agar semakin diperhitungkan oleh dunia,” jelas Budiman.
“Saatnya keanekaragaman hayati dan sosial budaya nusantara yang luar biasa, menjadi pondasi kekuatan ilmu pengetahuan untuk membangun kemajuan bangsa.”
Penggagas program pengembangan Bukit Algoritma itu juga menepis pesimisme terhadap keberadaan BRIN.
Sejarah Nusantara, kata Budiman, kaya dengan teknologi dan inovasi yang membuat dunia kagum.
“Sumber daya manusia Indonesia, sesungguhnya pula memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain.”
“Banyak anak bangsa yang berkiprah di bidang riset dan pengembangan teknologi yang dijadikan andalan oleh berbagai lembaga riset tingkat dunia.”
Hasto Kristiyanto
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menilai keputusan Presiden Jokowi, menunjuk Megawati menjadi Dewan Pengarah BRIN, sebagai hal yang tepat.
“Dengan menempatkan BRIN, guna mendorong kemajuan Indonesia, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, merupakan keputusan tepat.”
Megawati, lanjutnya, merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu dasar, riset, dan teknologi.
“[Megawati juga] Terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen, dari PDB,” sambung Hasto.
Ia juga menyebut, Presiden ke-5 RI itu sebagai penggagas BRIN, “Beliau juga penggagas awal dari BRIN.”
“Dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi, agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari,” imbuh Hasto.
“Dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna, dan teknologi itu sendiri,” lanjutnya lagi.
“Semua dibumikan bagi Tanah Air Indonesia,” kata Hasto.
Itu mengapa, sambungnya, PDIP mendukung penuh adanya BRIN.
Terlebih, menurut Hasto, penguasaan ilmu serta teknologi, telah menjadi prioritas sejak era Sukarno.
“Para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta merupakan sosok pemimpin negarawan, sekaligus pembelajar yang baik,” tuturnya.
“Semua menempatkan konsep kemajuan Indonesia, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” sambung Hasto.
Para pendiri bangsa, lanjutnya, kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik, “Yang mengedepankan riset dan Inovasi.”
Bung Karno, kata Hasto, menempatkan supremasi sains serta teknologi untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Nampak dari keseriusan Bung Karno yang menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti, pada saat merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana,” ujarnya.
“Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno, selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan ‘Indonesia Raya’,” pungkas Hasto.
Masukan Megawati Sebelum Menjabat
Sebelum menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati menyampaikan masukan.
Ia mengingatkan, agar riset yang dikelola oleh BRIN, tidak sekadar riset, tetapi juga bertujuan untuk kemanusiaan, bangsa, dan rakyat.
“Dengan berlakunya UU Sisnas Iptek ini, maka riset dan inovasi, termasuk litbang, menjadi perencanaan pembangunan nasional yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”
Demikian pesan Megawati, saat membuka Rakornas Kemenristek/BRIN, di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Kamis (30/1) lalu, mengutip Republika.
Ia juga mengatakan, bahwa BRIN, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan dari sebuah penelitian.
Lembaga negara, kata Mega, harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Dana yang masuk ke BRIN juga harus melewati mekanisme yang telah diatur di Indonesia.
Baca Juga: Jokowi Lebur Kemenristek ke Kemendikbud, Begini Kritik Pedas Akademikus Hingga Peneliti INDEF
Sementara Presiden Jokowi sendiri mengatakan, BRIN harus mampu mengidentifikasi serta mendeteksi topik riset yang strategis, sesuai kebutuhan bangsa.
Penelitian dan inovasi, dari hulu hingga hilir. Problematika yang terjadi juga harus diidentifikasi dan segera diselesaikan.
Jokowi juga meminta, agar BRIN melakukan konsolidasi anggaran yang saat ini totalnya Rp27,1 triliun.
