Ngelmu.co – Menkeu Sri Mulyani Indrawati, resmi membebaskan pungutan PPnBM [pajak penjualan atas barang mewah] untuk impor atau penyerahan pesawat udara, kapal pesiar, dan yacht.
Kebijakan ini pun langsung direspons oleh publik dengan tanya. “Bagaimana rencana pajak sembako?”
Demikian tanya yang muncul dari para pengguna media sosial–khususnya Twitter–salah satunya pemilik akun @Wicaksono_J.
“Dan bagaimana dengan rencana pajak untuk kebutuhan pokok, sementara yacht dan kapal pesiar free tax?”
Begitu juga dengan @AkmalAlBintany, yang punya pertanyaan senada. “Sebagai gantinya apa yang dipajakin pada rakyat, Bu?”
Sementara @jabenk_kulon, justru menyertakan sindiran halus pada tanggapannya.
“Kapan sembako mau dipajakin? Rakyat sudah gak sabar menanti nih,” tuturnya.
Di sisi lain, sebagai pegiat literasi, Windy Ariestanty, menyampaikan apa yang ia nanti.
“Sebenarnya nunggu buku yang dibebaskan dari pajak. Saat ini yang bebas pajak baru buku pelajaran dan buku agama,” ujarnya.
‘Bebaskan Pajak Motor’
Tanggapan publik atas kebijakan pembebasan pungutan PPnBM untuk impor atau penyerahan pesawat udara, kapal pesiar, dan yacht, memang beragam.
Banyak juga yang meminta, agar pajak sepeda motor juga dibebaskan.
“Bebasin tuh motor, yang make kebanyakan rakyat kecil, buat pada ngojek, nyari nafkah,” kata @ajengcute16__.
“Motor metik saya rutin bayar pajak. Sudah sekali turun mesin. Sempat mengutang memperbaikinya,” curhat La Ode Pandi Sartiman.
“Giliran kapal pesiar orang kaya, dibebaskan pajak. Nasib wong cilik,” imbuhnya, terdengar kecewa.
Pemilik akun @FaidhalR, pun satu suara. “Bebaskan pajak motor saya juga dong, Bu. Please,” pintanya.
“Motor bebek kapan [bebas pajak]?” tanya @tonojora.
Sri Mulyani juga menerima tanya dari @duckbusterr. “Yang punya motor 250, 150, 125, 110 cc ke bawah kagak dapat diskon pajak nih, Jeng?”
“Kok yang dikasih diskon pajak cuma horang borjuis aja, yang punya yacht dan kapal pesiar,” sambungnya.
‘Pemerintah Bikin Banyak Istilah Tak Penting’
Lembaga riset dan pendidikan untuk pemajuan hak ekonomi, sosial, serta budaya, Institut Ecosoc Rights, juga turut menanggapi kebijakan ini.
Melalui akun Twitter resminya, @ecosocrights, mereka menulis, “Warga bayar tes sendiri, tracing sediri, beli oksigen sendiri.”
“Cari makan sendiri, beli obat sendiri, pontang-panting bertahan hidup sendiri, cari vaksin sendiri,” lanjut akun tersebut.
“Dan pemerintahnya membuat banyak istilah enggak penting, demi menghindari tanggung jawab ngasih makan warga yang kelaparan,” imbuhnya, mengkritik.
