Ngelmu.co – Pelebaran defisit anggaran ke level 5,7 persen, terhadap produk domestik bruto (PDB), disepakati oleh pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kesepakatan yang tertuang pada postur sementara APBN 2021.
Sebelumnya, dalam nota keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan defisit fiskal sebesar Rp971,2 triliun, atau setara 5,5 persen, terhadap PDB.
Namun, dengan kesepakatan baru, maka defisit menjadi Rp1.006,4 triliun, atau setara 5,7 persen, terhadap PDB.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, pun membeberkan alasan pelebaran defisit APBN 2021, yang diperkirakan mencapai 0,2 persen itu.
“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian di dalam tahun 2021, dan program yang telah disusun dan dibahas oleh kementerian dengan komisi,” tuturnya, dalam rapat dengan Banggar DPR secara virtual.
“Maka sementara, dari sisi pendapatan, terjadi perubahan, defisit anggaran alami kenaikan 0,2 persen, dari yang disampaikan Presiden, yakni jadi 5,7 persen, dari PDB,” sambungnya, seperti dilansir Sindo News, Jumat (11/9).
Defisit anggaran naik, menurut Sri Mulyani, karena belanja mengalami kenaikan, sedangkan penerimaan negara yang disepakati justru mengalami penurunan.
Belanja negara, dalam postur sementara ditetapkan naik sebesar Rp2,5 triliun, yakni menjadi Rp2.750 triliun.
Di mana sebelumnya, di RAPBN 2021, sebesar Rp2.747,5 triliun.
Baca Juga: Sederet Menteri Jokowi Protes Anies soal PSBB Total Jakarta
Sedangkan penerimaan negara, turun Rp32,7 triliun, menjadi Rp1.743,6 triliun, dari sebelumnya Rp1.776,4 triliun.
“Maka sementara, dari sisi pendapatan, terjadi perubahan, defisit anggaran alami kenaikan 0,2 persen, dari yang disampaikan Presiden,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut ia mengatakan, pelebaran defisit juga akan mengakibatkan perubahan pembiayaan anggaran.
Sebagai informasi, pembiayaan tambahan defisit sebesar Rp35,2 triliun, akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), juga uang kas negara yang masih tersedia.
“SBN untuk pembiayaan direncanakan sebesar Rp34,9 triliun,” kata Sri Mulyani.
“Penggunaan SAL Rp15,8 triliun, dan tambahan cadangan pembiayaan pendidikan Rp15,4 triliun,” pungkasnya.
