Tidak seperti tudingan sebagian kolonial Belanda yang sakit hati setelah terusir, menyebut Hindu Bali sebagai agama fanatik. Kalangan orientalis – liberal justru lebih percaya bahwa Bali adalah “museum hidup” dari nilai-nilai prinsip kebangsaan Indonesia. Hal ini terbukti dari toleransi hidup berdampingan yang dilandasi konsep menyama braya (bersaudara; kombinasi kata Bali-Lombok) sehingga Hindu Bali menyebut umat Islam dengan istilah krama Slam, nyama Slam.
Bagi kaum pengusaha, mewujudnya konsep ini juga musti dijaga dengan segala cara karena merupakan aset pariwisata yang sangat potensial. Ragam dimensi dari konsep Menyama Braya ini ternyata pada mulanya memiliki dua latar historis utama:
1. Kolonial Belanda menggabungkan Bali dan Lombok di bawah satu pemerintahan Keresidenan.
2. Pemimpin dan masyarakat Bali-Lombok membutuhkan persatuan untuk melawan adu domba oleh kolonial Belanda.
Politik Pecah Belah dan Dirampasnya Kekuatan
Pada mulanya kontak Barat dengan orang Bali di abad ke-16 saat para turis Belanda pimpinan De Houtman membawa tanda persahabatan dari Ratu Belanda kepada Raja Gelgel. Urusan hubungan perdagangan itu nyatanya digunakan sebagai sampul dari dilaksanakannya politik pecah belah dari kekuatan-kekuatan di Bali. Hingga akhirnya kekuasaan Gelgel sukses dipecah di abad ke-17. Sampai abad ke-19, akibat kerusakan parah dari kekuatan politik yang telah terpecah itu belum dapat disatukan lagi karena masih saling bentrok. Dalam situasi inilah, Belanda masuk merampas pengaruh di Bali.
Setelah kekuatan pemersatu Gelgel runtuh, Karangasem menjadi yang terkuat di Bali (lihat serial kebangsaan 05 dan serial kebangsaan 06). Menyama Braya. Demi menjaga arus perdagangan, pada tahun 1805 di pelabuhan Pabean, Buleleng, terdapat seorang punggawa dari Raja Karangasem, bernama Imam Wazir Ketut Tuban.
Pantai Bungkulan saat itu menjadi tempat banyaknya pedagang asal Makasar, Bugis, dan Mandar. Mereka membawa dagangan: senjata, kunci Inggris. Sementara pedagang Bali membawa dagangan: sapi (dan dendeng) dan sarang burung dari Nusa Penida untuk dikirim ke Batavia dan Singapura. Sejak tahun 1821, disebutkan bahwa Karangasem banyak mengekspor kapas ke Selebes (Sulawesi) atas peran pedagang Bugis dan Makasar. Sebagai efek pertukaran transaksi, tak heran kalau arus tembakau dan pakaian buatan Makassar hadir di Bali.
Di wilayah kekuasaan Karangasem (Bali-Lombok) saat itu juga terdapat Labogee/ pelabuhan Haji (sekarang Lombok Timur) yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal Inggris, China, New South Wales untuk mengambil beras. Pada waktu itu Bali dikenal sebagai eksportir beras, kulit, tembakau, minyak kelapa, dan kopi.
Melalui Bali Selatan (1830-1831) terjadi ragam perdagangan, termasuk masuknya kain lena dari China dan Bugis ke Bali. Di sana juga datang pedagang dari wilayah pengaruh Inggris yang membawa opium (candu). Di sini Raja Badung mengoptimalkan peran subandar/syahbandar/konsul untuk mengelola perdagangan di pelabuhan. Selain di Tuban, Badung, adapula di Kuta yang juga strategis. Pada tahun 1830-an tersebut Kuta, Bali Selatan tidak hanya international hub namun sudah terasa kemajemukan lokal-nya dengan penduduk etnis China 30an orang, Bali Islam 30an orang, Bali Hindu 400 KK, ditambah orang-orang Bugis yang juga berdagang.
Dampak Perlawanan Jawa bagi Bali-Lombok
Kolonial Belanda, abad ke-19, semakin kualahan akibat perang-perang di Jawa yang memakan korban dari prajurit Belanda dan serdadu pribumi yang dibeli dari ragam daerah.
Situasi ini membuat Belanda sampai harus mengirim utusan beberapa kali untuk mendekati raja-raja Bali demi mendapatkan calon-calon prajurit dari Badung untuk perang-perang di Jawa. Diantaranya mulai dari Van der Wahl (28 November 1808), Van der Broek (1817), turunan Arab bernama Pangeran Said Hasan al-Habsy (1824), dan Kapten J.S. Wetters (1826).
Selain itu sebagai dampak perang-perang di Jawa, ekonomi guncang, utusan Belanda kian gencar meminta konsesi menjadi konsul di pelabuhan dan mendapatkan hak untuk menjadi importir barang-barang ke Bali. Namun, sebagian kantor agen perusahaan Belanda yang dibangun 1839 tutup 1842 karena bangkrut.
Diantara faktornya adalah persaingan Belanda vs Inggris, sebagaimana sebelumnya ketika Inggris era Raffles sempat berkuasa di Indonesia (1811-1816) perdagangan Belanda terhenti.
Ini pelajaran bahwa kolonial Belanda di Bali-Lombok melemah karena selain faktor lokal, ada peran dinamika persaingannya dengan kolonialis lain (Inggris) juga eskalasi perlawanan di daerah lain (Jawa).
Melawan Politik Pecah Belah yang Merampas Daya Kebangkitan
Menghadapi pengaruh Inggris, seorang inspektur dinas sipil Negeri Jajahan (J. Kruseman) merekomendasikan Menteri Penjajahan (Van den Bosch) agar Belanda mulai menerapkan strategi baru untuk mendapatkan pengakuan raja-raja Bali dan Lombok, yaitu politik uang untuk menguasai kedaulatan pemerintahan raja-raja, diantaranya melalui pecah belah.
Pihak Belanda mengembangkan (provokasi) dari benih ketidaksukaan tiga Raja Bali: Klungkung, Buleleng, dan Karangasem kepada Raja Mataram yang tahun 1839 mengalahkan Raja Karangasem -Lombok sehingga rentang kendali teritorial-nya berkurang. Kolonial Belanda memancing perasaan dan gengsi kebesaran Raja Klungkung sebagai yang lebih layak sebagai susuhunan raja-raja Bali dan Lombok hingga 24 Mei 1843 dibuatlah kontrak dengan pemerintah Hindia-Belanda.
Ujung provokasi ini terbaca di tahun 1844 bahwa sesungguhnya kolonial Belanda ingin kembali mempersoalkan Hak Tawan Karang, sanksi bagi pelayaran tanpa izin di wilayah kekuasaan raja-raja Bali. Jadi sengketa politik dan wilayah kekuasaan antar raja hendak dimanfaatkan untuk kepentingan untuk mencabut kontrak kedaulatan tersebut. Saat raja Buleleng sadar untuk mempertahankan ini, Belanda melakukan agresi militer hingga terjadilah perang 1848-1849.
Buleleng yang saat itu telah dipecah dari kekuatan lainnya (Bali-Lombok secara utuh) kalah. Akibatnya raja-raja Buleleng, Karangasem, dan Klungkung dipaksa tunduk pada pemerintahan Hindia-Belanda. Kemudian berlanjut pada dilakukannya perjanjian segitiga pihak Belanda, pewaris Karangasem, Raja Lombok yang selanjutnya berujung pada pembentukan satu wilayah keresidenan yang menjadikan Raja Klungkung figur tertinggi yang menyatukan wilayah Bali dimana secara hukum di bawah pemerintah Hindia Belanda. Menyama Braya.
Di sinilah salah satu momen titik ungkit awal, saat raja-raja Bali dan Lombok memiliki kesatuan perasaan-pemikiran untuk tidak sepenuhnya tunduk, hingga tetap melanjutkan ikatan sosial persaudaraan Menyama Braya bahkan menjalinnya lebih kuat. Sebab tiada daya untuk bangkit tanpa adanya solid.
Opini ditulis oleh Arya Sandhiyudha, Ph.D sebagai bagian dari serial kebangsaan seri ke 07.
