Ngelmu.co, JAKARTA – Polemik rapat paripurna istimewa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di DPRD DKI masih berlanjut. Mendagri Tjahjo Kumolo pun mengingatkan agar DPRD satu suara dan tidak terbelah dengan menerima gubernur-wagub DKI yang baru itu.
“(Sudah) mengingatkan dan membuat surat kepada DPRD, kepada Sekda untuk diadakan sidang paripurna karena sisa 2 bulan DPRD harus tahu prioritas jangka pendek 2 bulan agar masuk dalam pembahasan RAPBD-Perubahan DKI,” ujar Tjahjo usai Apel Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2017).
Tjahjo sudah menginstruksikan langsung agar sidang paripurna istimewa di DPRD DKI digelar. Sidang itu untuk mendengar visi-misi Anies-Sandi yang akan menjabat hingga 2022 nanti.”Makanya perlunya paripurna mendengarkan apa yang menjadi skala prioritas janji politik Bang Anies dan Bang Sandiaga Uno dan bagaimana respon DPR karena DPR bagian dari rakyat yang harus terbuka,” ucapnya.
Menurut Tjahjo, memang tidak ada aturan rigid soal sidang paripurna istimewa itu. Paripurna istimewa hanya berpatokan pada tata tertib DPRD DKI.”Bagaimana pun gubernur dan DPRD adalah mitra kerja untuk menyusun anggaran dan perda itu fungsi-fungsi pengawasan harus bersama-sama berjalan baik,” sebut Tjahjo.
Suara DPRD memang terbelah. Ada yang meminta soal adanya rapat sidang paripurna istimewa untuk menyambut Anies-Sandi. Namun rencana itu ditolak oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Dia meminta agar beda pendapat disudahi. Menteri dari PDIP itu mengingatkan pilkada sudah selesai.”Saya yakin teman-teman DPRD ya sudahlah kalau memang sudah beda pendapat pilkada kemarin kan sudah selesai. Mari lah duduk bersama untuk masyarakat,” pinta Tjahjo.
Sebelumnya Prasetyo menyebut tidak ada aturan soal sidang paripurna istimewa untuk Anies-Sandi. Dia memastikan tidak ada pelaksanaan rapat paripurna istimewa itu. Pernyataannya menuai polemik.”Saya kira nggak (sidang rapat paripurna). Bukan tidak ada, memang tidak diatur. Kalau di aturannya ada, saya mau,” tutur Prasetyo.
