Partai Pendukung 02 Mau Merapat, Cak Imin: Jangan Kurangi Jatah PKB

Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Ngelmu.co – Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, koalisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sudah cukup kuat. Sehingga tak lagi butuh ‘pihak sebrang’ untuk memperkuat pemerintahan. Menurutnya, partai oposisi justru dibutuhkan sebagai check and balances.

Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

Namun, Cak Imin tetap mengakui, kemungkinan koalisi Jokowi-Ma’ruf menerima partai oposisi bergabung dengan pertimbangan rekonsiliasi dan kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia, tetap ada.

Lebih lanjut, ia mengaku tak akan mempermasalahkan jika ada partai oposisi yang bergabung, selama jatah PKB di kabinet tidak berkurang.

“Sebetulnya begini, koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah gemukan, 61 persen di parlemen. Nanti ‘kan enggak ada check balances. (Tapi) kalau memang itu jadi urgensi untuk rekonsiliasi atau kebersamaan, yah yang penting jangan kurangi jatah PKB,” tutur Cak Imin di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Ahad (30/6).

“Sebetulnya (koalisi) sudah gemuk, kita lihat kebutuhan rekonsiliasi butuh (atau) enggak,” imbuhnya.

[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]

Ini Tanggapan TKN soal NU Minta Jatah Menteri

Manuver Demokrat: Datang Belakangan, Pergi Awalan

[/su_box]

Melansir Berita Satu, Cak Imin menilai jatah menteri kabinet untuk PKB adalah hal yang wajar. Karena menurutnya yang menang dan kerja, memang layak mendapatkan jatah menteri.

Sebelumnya, ia juga mengatakan partainya berharap mendapatkan 10 jatah menteri di dalam kabinet baru Presiden Jokowi.

Bahkan, Cak Imin mengaku telah menyodorkan 20 nama menteri kepada Jokowi, meski ia enggan menyebutkannya.

“Tadi sudah saya sebutkan 20 nama. Terserah beliau. Saya bilang, monggo dipilih pak,” ujarnya di Istana Merdeka, Selasa (21/5), seperti dilansir dari Tempo.

“Doa sebanyak-sebanyaknya. Tetapi kembali lagi, ini ‘kan presidensial ya, kita hanya bisa usulkan, presiden yang menentukan,” pungkasnya.