Ngelmu.co – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanggapi pernyataan Duta besar Arab Saudi di Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaibi. PDIP menyatakan bahwa sikap Osamah tersebut berpotensi untuk mengganggu hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi.
Terkait pernyataan Osamah yang mengatakan “organisasi kemasyarakatan yang sesat terkait dengan pembakaran bendera beberapa waktu lalu”. Pernyataan Osamah ters3but, menurut PDIP, akan menggangu hubungan baik antara Indonesia dan Arab karena telah menyinggung ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU.
PDIP mengatakan bahwa sebaiknya Osama mengetahui duduk persoalan peristiwa pembakaran bendera ketimbang mengaitkannya memicu aksi reuni 212.
Baca juga: PBNU Protes Keras Cuitan Dubes Arab Saudi yang Sebut ‘Pembakar Bendera Dinaungi Ormas Sesat’
“Sikap Dubes Saudi Arabia tersebut berpotensi mengganggu hubungan baik yang selama ini sudah terjalin, bukan hanya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia tetapi juga antara bangsa Indonesia dengan bangsa Saudi Arabia,” kata Ketua Bidang Keagamaan DPP PDIP, Hamka Haq, Kamis 6 Desember 2018, dikutip dari Viva.
Hamka Haq mendukung protes dari kalangan Nahdlatul Ulama yang meminta Kerajaan Arab Saudi memulangkan Dubes Osamah.
“PDI Perjuangan mendukung sikap tegas PBNU yang meminta Kerajaan Saudi Arabia memulangkan Dubes H.E. Osamah bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi dan menggantikan dengan pejabat Dubes baru yang memahami kode etik diplomatik dan menghargai atau tidak mencampuri urusan dan kedaulatan bangsa dan pemerintah Indonesia,” kata Hamka Haq.
Diberitakan sebelumnya bahwa PBNU memprotes keras atas pernyataan Duta Besar Osamah yang dituliskan melalui akun twitter miliknya beberapa waktu lalu yang dinilai telah menyebarkan fitnah dan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera yang beberapa waktu lalu menimbulkan reaksi keras disebut organisasi sesat atau menyimpang.
PBNU mendesak kepada pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.
