Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi), secara blak-blakan menyatakan, akan tetap cawe-cawe menjelang Pemilu 2024.
Namun, Jokowi menegaskan jika arah cawe-cawe yang ia maksud adalah positif; demi bangsa dan negara.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media, dan beberapa content creator.
Baik itu Akbar Faisal, Helmy Yahya, hingga Arie Putra. Mereka berjumpa di Istana Negara pada Senin (29/5/2023).
Jokowi juga menekankan, jika cawe-cawe yang ia maksud, tidak akan melanggar undang-undang.
“Demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif,” tuturnya.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” janji Jokowi.
Ia kemudian menuturkan maksud cawe-cawe terkait Pemilu 2024.
Menurut Jokowi, Indonesia cuma punya waktu 13 tahun ke depan, demi menjadi negara maju.
Sebab, saat ini, Indonesia berada di posisi upper middle income, sementara untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita negara harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
“Kita ini sekarang ada di middle income, walaupun di level upper, tapi kita masih di level middle income,” kata Jokowi.
“Nah, untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu, perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu,” jelasnya.
“Untuk bisa keluar, kita cuma punya waktu 13 tahun, dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang,” sambung Jokowi.
“Yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah, kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu,” lanjutnya lagi.
Penjelasan Istana
Terpisah, melalui keterangan resmi, istana menyampaikan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam Pemilu 2024.
“Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024, dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.”
“Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.”
Demikian pernyataan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin–melalui keterangan tertulis–Senin (29/5/2023).
“Presiden ingin pemimpin nasional ke depan, dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain.”
Bey juga mengatakan, Jokowi berharap seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil.
Dalam hal ini, Jokowi juga akan mengawasi netralitas TNI, Polri, hingga ASN.
“Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya, presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.”
Baca juga:
Lebih lanjut, Bey menyatakan jika Jokowi juga ingin menguatkan kemampuan pemerintah mencegah berita hoaks, agar para pemilih mendapat informasi berkualitas terkait Pemilu 2024.
“Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu, sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong atau hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial atau online.”
Bey kemudian memastikan, jika Jokowi, akan menghormati apa pun pilihan rakyat, sekaligus mengawal transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
“Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya,” tutup Bey.
