Ngelmu.co – Kemunculan Covid-19 menggemparkan dunia. Begitupun dengan adanya para pemimpin dunia yang menganut paham populis. Seperti di Amerika Serikat, Brasil, juga Indonesia.
Mereka turut berkontribusi terhadap kegagalan skala global dalam merespons pandemic Covid-19 secara tepat. Dikhawatirkan, perekonomian pun akan menurun dan hal tersebut diprediksikan akan terjadi lebih cepat.
Terlebih, menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 9 April 2020 lalu, tercatat sudah lebih dari 1,3 juta kasus Covid-19 dengan 79.000 kematian di 212 negara dan teritorial.
Melihat hal tersebut, skenario terburuk yang akan terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ini juga akan terjadi di Asia Timur dan Pasifik.
Perlu kita ketahui, bahwa populisme merupakan suatu ideology yang memiliki dua dasar keyakinan. Diantaranya yakni.
1. Masyarakat anti-kemapanan (anti-establishment) terdiri atas dua kelompok bertentangan: “rakyat” (yang murni) dan “para elit” (yang korup).
2. Politik harus menyalurkan “kehendak” yang dimiliki “rakyat”.
Para pemimpin yang menganut paham populisme meyakini, bahwa sejatinya mereka adalah representasi kehendak rakyat dan karenanya, mereka dapat mewakili rakyat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Sebab, pada hakikatnya, populisme merupakan ideologi politik yang ‘tipis’, karenanya dapat dikombinasikan dengan ideologi politik kiri pun kanan. Pemimpin dengan pandangan seperti ini pun hadir dalam berbagai tipe.
Mereka dapat membangun sebuah wacana hanya dengan mengidentifikasi ancaman sosial-budaya seperti isu pendatang, atau membangun narasi isolasi ekonomi atas asumsi bahwa globalisasi adalah ancaman sosial-ekonomi.
Pada hampir semua spectrum politik, kepemimpinan populis memiliki sifat umum yang sama dalam menghadapi pandemi global ini. Seperti bias optimisme dan rasa puas diri, ambigu, dan anti-sains. Sifat-sifat tersebutlah yang membuat mereka tak mampu memimpin dalam situasi genting seperti saat ini.
Seperti halnya Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh seorang populis yang cenderung kembali kepada kebijakan-kebijakan menutup diri. Situasi ini menempatkan keamanan kesehatan global dalam pertaruhan.
Melemahnya kepemimpinan AS di bawah kuasa Presiden Doland Trump telah menggerogori pengelolaan pandemi, hingga menyebabkan seluruh dunia dalam risiko.
1. Bias optimis
Tentunya kita berharap memiliki pemimpin yang mampu mengantisipasi krisis melalui pemahaman dan tindakan yang dilakukan secara cepat dan tepat.
Namun sepertinya tidak demikian. Sebab, dalam pandemi global yang sedang kita hadapi saat ini saja, para pemimpin populis justru memiliki optimisme yang berlebihan dalam menilai kemampuan mereka menghadapi krisis.
Pada umumnya, pemimpin seperti ini sangat rentan sekali dengan rasa puas diri dan kerap menunda-nunda (complancency), yang merupakan bentuk bias kognitif yang membuat seseorang yakin, bahwa mereka memiliki kemungkinan kecil menghadapi sebuah masalah dibandingkan orang lain.
Januari lalu, ketika berbagai berita terkait Covid-19 ramai bernunculan, entah di media cetak, layar kaca, pun media sosial, para pemimpin populis seperti Trump di AS, Perdana Meneteri Boris Johnson di Inggris hingga Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), sangat optimis kalau ini akan tetap baik-baik saja, dan meyakini bahwa wabah tersebut tidak akan menyerang negaranya.
Meski, memiliki kapasitas luar biasa besar, pemerintahan Trump menunda respon terhadap wabah. Alhasil, ia gagal mempersiapkan kebijakan fisikal, alokasi sumber daya dan logistik, hingga gagal mengambil kebijakan keimigrasian yang perlu pada Januari dan Februari.
Akibatnya? Ya, saat ini AS menjadi salah satu negara dengan kasus kematian tertinggi di dunia.
Begitupun dengan Presiden Jokowi, yang menganggap remeh peringatan-peringatan yang telah dikeluarkan sejak awal mawah tersebut masuk ke Indonesia. Serta menunda penyiapan sistem kesehatan secara menyeluruh termasuk mempersiapkan fasilitas uji kesehatan sejak dini. Sama halnya dengan AS, Indonesia kini memiliki tingkat kematian tertinggi di dunia hingga mencapai di atas 8%.
Namun, ada beberapa negara yang bertindak dengan sigap ketika wabah tersebut mengamcam negara mereka. Seperti Jerman, Kanada, dan Selandia Baru. Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan tes secara agresif (160.000 tes per minggu) hingga mereka mampu menemukan kasus lebih awal. Jerman saat ini memiliki tingkat kematian pada level 1,6%.
Tak hanya Jerman, Kanada pun turut menerapkan strategi tes skala luas, guna menahan laju kematian pada angka 1,8%. Sementara, Selandia Baru secara konsisten meningkatkan tes cepat dan menjaga tingkat kematian jauh di bawah 1%.
2. Kepemimpinan yang ambigu
Tromp atau Jair Bolosonaro di Brasil, keduanya cenderung memobilisasi berita hoax atau bohong serte misinformasi dalam kampanye mereka.
Keduanya tidak memiliki kemampuan menggunakan data dalam strategi kebijakan publik. Pengabaian atas sains dan ilmu pengetahuan membuat mereka sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah pada saat yang genting.
Namun sayang, ketika malapetaka menimpa, sikap ambigu mereka justru semakin menjadi-jadi. Daipada menunjukkan komitmen pada bukti dan mendengar para ahli, Trump justru mengalihkan perhatian rakyatnya pada simbol-simbol agama – misal, Trump justru mengumumkan hari doa nasional pada 15 Maret lalu.
Indonesia juga menerapkan hal yang serupa. Pemimpin kita justru mengabil alih peran alim-ulama, hal ini bertujuan untuk menenagkan rakat dengan doa dan narasi keagamaan, namun pada saat yang sama menunda upaya-upaya penanggulangan epidemi. Indonesia terlambat merespons, sedikitnya 45 hari sejak Wuhan, China menerapkan lockdown.
Pemimpin Brasil, menganggap bahwa Covid-19 ini hanya “sekadar flu”, “trik media”, hingga menuduh media melakukan kampanye konyol dengan tujuan untuk melengserkan dirinya.
3. Anti-sains
Biasanya, pemerintahan yang menganut paham populis kerap memiliki pendekatan yang cenderung “membungkam” sains dan ilmu pengetahuan. Ini dikarenakan kebijakan berbasis bukti yang tidak selaras dengan pendekatan pemimpin populis dalam meurumuskan kebijakan publik.
Menurut penelitian, pemerintah populis cenderung menegasikan dan menyangkal sains terutama dalam isu-isu kompleks, termasuk kesehatan dan lingkungan. Sebab, kepentingan ekonomi dan politik mengakar kuat.
Indonesia sendiri, pemerintahnya seolah menghambat suara penelitian dan peneliti dengan tujuan melindungi agenda ekonomi dan politik di atas keselamatan rakyat. Tentunya ini membuat Presiden Indonesia bertentangan dengan suara para ilmuwan.
Di tengah pendemi global, para pemimpin populis seperti Trump terus terombang-ambing untuk merubah arah, mendengarkan apa kata ilmu pengetahuan, dan merelakan ilmu pengetahuan menuntun keputusan-keputusan krusial pemerintah dalam krisis COVID-19.
Saat para pemimpin populis ini menyadari masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian rakyat menjadi korban atas kebijakan ekstrem. Karena terlambat merubah arah kebijkan, dan mereka kemudian terjebak dalam pilihannya dan menerapkan kebijakan tangan besi.
Akibat dari menunda-nunda aksi dalam memutus rantai penyebaran, pemerintah Italia – yang terbentuk atas koalisi rapuh antara gerakan anti kemapanan Five Star Movement dan Democratic Party (yang kiri-tengah) – menyaksikan kasus kematian meningkat drastis. Italia lalu menerapkan pembatasan maksimum, yang melibatkan polisi dan militer.
Merosotnya kepemimpinan AS di tingkat global
Dunia seolah memperlihatkan kepemimpinan AS di tingkat global semakin anjlok, termasuk sector kesehatan. Ini tidak seperti yang terlihat pada tahun 2014 ketika krisis Ebola menghantam Afrika Barat. Saat itu kepemimpinan AS di bawah Presiden Barack Obama dianggap berperan sangat penting dalam terhadap respon Ebola dengan alokasi dana US$2.4 miliar (sekitar Rp38 triliun); ini sebuah kualitas kepemimpinan yang hilang dari krisis global saat ini.
Belum lama ini, AS mengumumkan paket stimulus sebesar 2 tirilun dollar atau setara dengan Rp32.000 triliun, dalam menyelamatkan ekonomi negeri Paman Sam. Namun, pendanaan global untuk Covid-19 melalui Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) cenderung rendah: 37 juta dolar. Yang ditakuti kemudian adalah dana ini adalah hasil realokasi dari proyek-proyek penting seperti Global Fund dalam memerangi HIV, TBC, dan malaria.
Tak sedikit pengamat termasuk para akademisi yang meyakini bahwa AS adalah rumah bagi institusi penting seperti Centers for Disease Control and Prevention yang dapat menginspirasi kepemimpinan global dalam menghadapi dan mengelola pandemi saat ini.
Namun, memiliki kapasitas yang sangat luar biasa, tidak bisa serta-merta bermuara pada ketangguhan karena kepemimpinan yang lemah membawa lembaga dan rakyat ke arah yang berlawanan. Trump gagal dalam menegakkan nilai bahwa nyawa lebih penting dari ekonomi.
Anjloknya kepemimpinan AS kemudian berdampak pada ketiadaan kepemimpinan global. Hal ini berdampak pada ketidaksiapan dunia dalam menata kelola keamanan kesehatan global pada masa depan.
Baca Juga: Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi
Pemimpin populis akan mengeksploitasi pandemi?
Para pemimpin populis biasanya memiliki kemampuan untuk “memancing di aiar keruh”, dengan memanfaatkan krisis sebagai maslahat politik sebagaimana terlihat dalam naiknya approval rating Trump beberapa waktu lalu.
Kurangnya pengetahuan akan Covid-19, mereka dengan mudahnya mendiskreditkan lawan progresif dengan melahirkan narasi-narasi yang terkesan ambigu dan berusaha dalam membesarkan narasi-narasi yang diskriminatif.
Di tengah risiko resesi, para pemilik suara (voters) di dunia sudah spatutnya mencegah naiknya pemimpin populis.
Para pemilik suara perlu memahami bahwa taktik pemimpin-pemimpin ini memecah-belah publik sambil menciptakan ketidakpercayaan pada institusi publik yang ada yang justru lebih mungkin memiliki solusi efektif.
