Ngelmu.co – Terkait adanya patroli ilegal yang dilakukan pihak pengembang proyek reklamasi pesisir pantai utara Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan melakukan penindakan bersama aparat penegak hukum. Penindakan tersebut menanggapi insiden pengusiran reporter TV One yang tengah melakukan reportase di kawasan perairan laut reklamasi.
“Ya pasti akan ditindak bersama aparat, jika mereka melanggar hukum. Mereka itu membangun di atas ruang publik dan ijin-ijinnya tidak lengkap serta banyak menabrak aturan. Seharusnya bukan malah merasa menguasai wilayah, karena ruang laut itu milik rakyat Indonesia, bukan milik perorangan atau korporasi,” kata Aktivis Lingkungan Hidup Reiza Patters saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/10).
Salah satu anggota dewan pakar tim Anies-Sandi menegaskan bahwa kewenangan terkait pembangunan 17 proyek reklamasi masih berada di tangan Pemprov DKI, seperti yang tertuang dalam Keppres 52 tahun 1995 yang tidak pernah dibatalkan oleh Perpres 54/2008 dan Perpres 122/2012.
“Persoalan pemerintah pusat yang mendukung proyek tersebut, bukan persoalan DKI Jakarta. Jika Pemerintah Pusat mau betul-betul bertanggung jawab atas itu, silakan keluarkan Keputusan baru yang membatalkan kewenangan Gubernur DKI dalam Keppres 52/1995 tersebut dan mengambil tanggung jawab atas resiko kerusakan lingkungan, Jakarta semakin banjir, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya,” paparnya.
Akan tetapi, pemerintah pusat seakan ingin bersih tangan, tidak tercatat dalam lembar negara sebagai penanggungjawab dari reklamasi. Namun sayangnya tetap bersikeras agar proyek reklamasi tetap berjalan. Pemerintah pusat mendesak gubernur DKI Jakarta agar terus melaksanakan proyek sesat itu, walaupun mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan janji kampanye Gubernur-Wagub DKI Jakarta terpilih.
***
Dari sudut masyarakat, sejak kosa kata ‘Pribumi’ yang digaungkan Anies Baswedan dan sikap tegas Gubernur DKI itu menolak ‘Reklamasi’ mendapat sambutan hangat. Masyarakat pun memberi support kepada gubernur DKI dengan meramaikan tagar (tanda pagar) #PribumiTolakReklamasi yang menggelegar di jagad Twitter dan menjadi Trending Topik.
Penolakan ‘Pribumi’ terhadap proyek Reklamasi semakin menguat setelah terjadinya insiden pengusiran reporter TV One saat hendak meliput proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
“Padahal ini dalam laut milik NKRI kita bebas mengarungi lautan kita sendiri, tapi pihak keamanan Reklamasi tidak memperbolehkan, bahkan kapal nelayan tidak boleh mendekat,” kata wartawan tvOne dalam video yang viral beredar di sosial media.
Beberapa unggahan netizen terkait #PribumiTolakReklamasi:
“Saat nya PRIBUMI menjadi tuan rumah di NEGRI sendiri!!! #PribumiTolakReklamasi,” seru akun @Tomari_mas.
“#PribumiTolakReklamasi JANGAN BIARKAN NEGARA DALAM NEGARA DI TELUK JAKARTA. DEMI ANAK CUCU KITA,” ujar @irawan_rakhmad.
“Terima kasih @ILC_tvOnenews sdh buka mata kami efek domino bahaya reklamasi & btapa kotornya bisnis yg mendorongnya #PribumiTolakReklamasi,” ungkap akun @Sahabat_Dai.
“#PribumiTolakReklamasi Kami rakyat menolak dijajah aseng.. Pribumi harus jd tuanrumah dinegaranya sendiri,” ujar @ummualghifari.
“Yg pura2 ga paham ttg kolonialisme kelaut aje #PribumiTolakReklamasi,” komen @aymanawlaki.
