Ngelmu.co – Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menganggap bahwa keterangan yang diberikan oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Musa Zainuddin, sangat signifikan untuk mengarahkan ke terduga pelaku lainnya. “Ya, signifikan, tentu signifikan,” ujar Agus, di Sukabumi, Jumat (25/10/2019).
Meskipun begitu, Agus juga berpendapat bahwa KPK masih harus menimbang untuk mengabulkan “justice collaborator” yang diajukan mantan anggota komisi infrastruktur itu.
Karena, syarat pengabulan JC ialah bila orang yang mengajukan bukan pelaku utama dalam sebuah kasus korupsi.
“Bila orangnya adalah pelaku utama kan tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu kita akan pikirkan dulu,” lanjutnya.
Musa telah divonis sembilan tahun penjara setelah terbukti menerima suap sebesar Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Dana itu berasal dari Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama
Mantan Anggota Komisi Infrastruktur DPR ini memang dikabarkan mengirimkan surat permohonan JC ke KPK pada akhir Juli 2019 dari dalam penjara.
Melalui surat itu, Musa mengaku bahwa uang yang ia terima tidak dinikmati sendiri. Sebagian besar uang, kata Musa, diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB saat itu, Jazilul Fawaid dengan jumlah Rp 6 miliar. Ia menyerahkan uang itu di kompleks rumah dinas anggota DPR kepada Jazilul.
Pasca peyerahan uang kepada Jazilul, ia juga mengakui langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini. Musa meminta Helmy menyampaikan informasi ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bahwa uang Rp 6 miliar sudah diserahkan lewat Jazilul Fawaid.
Majalah Tempo melansir, Musa menerangkan bahwa pemberian uang itu adalah respon atas percakapan bersama Jazilul beberapa bulan sebelumnya. Kala itu Jazilul menyapampaikan bahwa Cak Imin sedang membutuhkan dana logistik untuk mensuport kader PKB untuk maju dalam bursa calon Gubernur Jawa Timur. Sedangkan nama yang digadang-gadang ketika itu adalah kerabat dari Muhaimin.
Sebelumnya, keterangan ini tak pernah terungkap di muka hakim dan sidang. Musa mengaku menutupi peran para koleganya karena menerima instruksi dari dua petinggi partainya. Dua petinggi partai tersebut, kata Musa, menyampaikan bahwa Cak Imin berpesan agar kasus itu berhenti di Musa saja. “Saya diminta berbohong dengan tidak mengungkap kejadian yang sebenarnya,” lanjut Musa.
Febri Diansyah, Juru bicara KPK, membenarkan bahwa lembaganya telah menerima surat permohonan JC yang dikirim oleh Musa. Permohonan itu kini tengah dipertimbangkan.
Febri mengatakan ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi Musa bila mau JC-nya dikabulkan. Musa, kata Febri, harus mengungkap peran pihak lain dalam kasus yang menjeratnya hingga menjadi terpidana.
Kemudian, keterangannya juga harus membuka kasus yang lebih besar lagi.
“Ada pula sebenarnya syarat yang cukup rinci,” ungkap Febri.
KPK sudah memeriksa Helmy pada tanggal 30 September 2019. Ia mengelak bahwa dirinya terlibat kasus korupsi infrastruktur tersebut.
“Enggak, enggak, enggak ada itu,” kata Helmy.
Sementara itu Jazilul sendiri menolak mengomentari kasus ini. “No comment,” kata lelaki yang kini duduk menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu.
Sedangkan Muhaimin Iskandar mengarahkan wartawan untuk bertanya ke Jazilul.
“Ke Jazilul saja,” ungkapnya seperti dilansir oleh Tempo.
