Ngelmu.co – Selaku partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno di Pilgub 2017 lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga, masih ada pihak-pihak yang tidak ikhlas soal Wagub DKI Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso. Sedangkan saat tanya siapa saja pihak yang diduga tidak ikhlas itu, Agung menjawab:
“Secara institusi sudah tidak masalah, tetapi orang-orang Gerindra juga di DPRD masih ada yang belum ikhlas, legawa, sehingga bola ini mandeg di sana,” tuturnya, seperti dilansir Republika, Ahad (11/8).
Secara institusi, Partai Gerindra memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PKS, Prabowo Subianto juga pernah menyampaikan bahwa kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, milik PKS.
“Padahal, secara institusi tidak ada masalah. Jadi yang masih belum ikhlas, legawa, adalah pimpinan Gerindra di DPRD. Mereka masih ingin mencari celah, mengganti dua calon yang kita ajukan,” imbuh Agung.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Gerindra Tak Punya Niat Baik Berikan Kursi Wagub DKI kepada PKS
[/su_box]
Diakuinya, saat ini pembahasan soal Wagub DKI Jakarta, berada di pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Maka, DPRD DKI-lah yang seharusnya bertanggungjawab atas terhentinya proses penggantian wakil gubernur, Sandiaga Salahuddin Uno, kepada kader PKS.
Soal Wagub DKI: Urusan Gerindra dan PKS
Sementara Partai Politik (Parpol) lainnya, menurut Agung, tidak masalah jika PKS yang mengisi kursi kosong tersebut.
Bahkan, Agung mengatakan, pimpinan parpol lain juga mengatakan bahwa hal ini adalah urusan Partai Gerindra dengan PKS.
“PKS sendiri adalah korban sebenarnya, memilih ini adalah tugas daripada DPRD. Artinya dalam undang-undang itu dikatakan bahwa tugas DPRD salah satunya, dan beberapa poin adalah memilih wakil gubernur,” ujar Agung.
PKS sudah melakukan upaya dalam proses yang sedang berlangsung di DPRD, termasuk melakukan komunikasi dengan Gerindra dan partai lain, serta mematuhi aturan terkait pemilihan Wagub DKI.
Padahal, seharusnya PKS, disebut Agung, tak perlu melakukan komunikasi atau lobi secara intens, agar kadernya duduk di kursi Wagub, karena, kursi tersebut memang sudah menjadi hak PKS.
“Sebagai institusi yang terhormat, mereka (DPRD DKI), yang namanya tugas ‘kan melaksanakan saja, tidak perlu lobi-lobi atau komunikasi,” katanya.
“Mereka, mestinya kalau menjalankan tugas mereka dengan sekuat tenaga, dengan segala daya dan upaya,” lanjut Agung.
PKS Tegaskan Tak Akan Ada Money Politics
Di sisi lain, Agung menegaskan, partainya tidak akan mengeluarkan uang (money politics), dalam penetapan Wagub DKI. PKS juga tidak akan mengajukan calon baru sebagai Wagub DKI.
“Kami sudah tidak ada opsi untuk menggantikan calon, jika ada keinginan menggantinya atau segala macam, kita sudah tidak bisa lagi,” tegas Agung.
“Seharusnya mereka menyadari bahwa ini adalah tugas, kemudian mereka bisa menjalankannya sepenuh hati,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pemilihan pengganti Sandi Uno, sebagai Wagub DKI Jakarta, memang belum rampung. Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih harus bekerja sendirian, tanpa pendamping.
Sebelumnya, tepat pada 10 Agustus 2018 lalu, Sandi Uno mengundurkan diri dari jabatannya, untuk maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, bersama Prabowo Subianto.
