PKS: Usut Tuntas Dugaan Penggelembungan Suara dan Alamat Fiktif Pemilu 2019 di Malaysia

Ngelmu.co – Setelah kurang lebih 22.807 surat suara dihitung dari hasil Pemilu di Malaysia, hasilnya sangat mengejutkan. Sebab, sedikitnya 16.000 suara jatuh kepada Partai NasDem dan Caleg-nya, Davin Kirana. Peristiwa itu pun mengundang kecurigaan dari banyak pihak.

Salah satunya dari Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Malaysia, yang mengendus dugaan penggelembungan suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pos di Kuala Lumpur, Malaysia.

Belum lagi dengan ditemukannya penggunaan alamat fiktif, seperti di daerah Pekan, Sekinchan. Itulah alasannya, PKS meminta agar kejanggalan-kejanggalan tersebut segera diusut hingga tuntas.

Sebab pada “penggerebekan” beberapa waktu lalu yang berlangsung sebelum Pemilu pun, ditemukan surat suara yang ada di wilayah Kajang dan Bangi, sudah tercoblos. Di mana mayoritasnya bermuara ke Davin Kirana, yang tak lain merupakan putra dari pemimpin perusahaan penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana.

[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Demokrat: Indikasi Penggelembungan Suaranya Jelas, Hampir Semua Pilih David Kirana
[/su_box]

Dengan rekam jejak yang juga diungkap oleh Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) itu, kecurigaan semakin jelas terarah. Maka, PKS menganggap sudah sewajarnya peristiwa ini mendapat perhatian lebih, dan tak bisa diabaikan.

Salah satu partai Islam ini pun menuntut serta meminta kepada PPLN KL dan Panwaslu LN untuk:

  1. Mendukung Panwaslu agar mengusut dan mengungkap dugaan keterlibatan Davin Kirana dalam dugaan penggelembungan suara di PSU Pos.
  2. Mendukung Panwaslu untuk mengusut dan menjelaskan adanya penggelembungan serta penggunaan alamat yang tidak benar atau fiktif, seperti di daerah Pekan di Sekinchan.

Sebelum jelas keberadaan dan validitas surat suara yang ada, PKS menyatakan pihaknya akan menolak keinginan PPLN KL untuk melanjutkan penghitungan 60 ribu lebih surat suara yang baru tiba pada Kamis (16/5).

Di mana sebelumnya telah disepakati, Rabu (15/5), menjadi batas akhir penerimaan amplop surat suara via pos.

Melalui Ketua PIP PKS di Malaysia, Dr. Ali Sophian, pihaknya mengaku prihatin atas rendahnya kualitas PSU di Malaysia. Dan menilai, dana negara yang keluar mencapai milyaran rupiah, serta banyaknya waktu dan tenaga dari seluruh stakeholder, hilang begitu saja.