Ngelmu.co – Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 RI, Susi Pudjiastuti, menanggapi pernyataan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, dengan tepuk tangan. Sebagaimana dikutip Ngelmu, dari akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Senin (6/7) lalu.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏DPR Bela Edhy Prabowo Soal Ekspor Benur: Ada Mantan Menteri Belum Rela https://t.co/XNffdHRJT1
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) July 6, 2020
Sikap itu berkaitan dengan pernyataan Darori, yang membela kebijakan rekan separtainya—Menteri KKP Edhy Prabowo—membuka keran ekspor benur [benih lobster].
“Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya, kok yang direcokin lobster?” kata Darori, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, seperti dilansir Detik, Senin (6/7).
Meski tak menyebut nama menteri yang disinggung, diketahui jelas jika sosok yang kerap mengkritik kebijakan Edhy, soal ekspor benur adalah Susi.
Apalagi selama menjabat sebagai Menteri KKP, Susi, tegas melarang ekspor benih lobster.
Maka wanita 55 tahun itu pun menjawab, “Saya memang tidak rela bibit lobster di-ekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit di-ekspor,” tegasnya.
Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor. 👆👆👆👆👆👆👆
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) July 6, 2020
Cuitan Susi itu, mendapat dukungan besar dari publik.
Ini kebijakan kelembagaan knp nyerangnya personal yah DPR nya?? Duh duh
— A Halim Solkan (@HALIMTASADE) July 6, 2020
Saya juga ga rela, sedih, ga tega lihat yg begini diekspar-ekspor.
😭hadeeh pic.twitter.com/3OGiPlDbwr— Simkuring@porsea🇲🇨 (@simkuringporsea) July 6, 2020
Saya juga rakyat biasa, bukan mantan menteri. Juga tidak rela bayi lobsters itu diekspor. Masa kita rela nilai tambah dinikmati negara lain…sementara kita sendiri butuh. Apa setiap jalan pintas itu menguntungkan?🦈🐠🐋🐬
— NOVELCaniago (@ancaniago) July 6, 2020
Mari ramekan….
Semoga bisa diangkat dalam tema @ILCtv1 oleh datuk @karniilyas
Datangkan bu @susipudjiastuti dan @Edhy_Prabowo sebagai pembicara utama.
Mana yang benar-benar membela para nelayan.— Nand (@surya_anandaa) July 6, 2020
Namun, Darori, menilai dibukanya keran ekspor adalah demi meningkatkan kesejahteraan nelayan serta kepentingan rakyat.
Ia juga mengklaim, kinerja KKP di bawah kepemimpinan Edhy, membaik.
“KKP ini, dari tahun ke tahun, meningkat kebaikannya. Laporan keuangan 2016, lalu 2017 disclaimer,” kata Darori.
“Kemudian 2020, laporannya baik. Ini berarti terus meningkat, ya mungkin karena Sekjennya dari Bareskrim, Irjennya dari kejaksaan,” imbuhnya.
Bahkan, Darori, meminta sejumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang belum ditindak oleh menteri-menteri lama, dibuka ke publik.
“Diangkat saja ke pengadilan, masalah di Aceh, di Pangandaran,” ujarnya, tanpa menjelaskan detail kasus yang dimaksud.
Baca Juga: Warganet Serbu Menteri KKP yang Sebut Tak Ada Potensi Lobster Punah
Setali tiga uang dengan Darori, Ketua Umum Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, juga mendukung kebijakan Edhy.
Ia hanya menyarankan, KKP untuk membenahi narasi agar tak terjadi salah paham di luar.
“Sehingga di luar, tidak terkesan kebijakan ekspor lobster hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu,” kata Ali.
“Ini yang kemudian narasinya, tolong KKP diperbaiki,” lanjutnya.
Ali juga meminta kepada Edhy, agar tak terpengaruh dengan kebijakan menteri lama.
Sementara kepada masyarakat, ia meminta, agar Edhy, diberi kesempatan untuk bekerja.
“Jangan menari di atas panggung mantan menteri KKP, deh,” kata Ali.
“Pak Edhy yang punya kebijakan ini, bahwa ini kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, jalan tanpa perlu memedulikan narasi-narasi yang ada di luar,” sambung Ali.
“Hari ini Edhy Prabowo jadi Menteri KKP, izinkan dia untuk melaksanakan program ini sampai selesai,” pungkasnya.
