Ngelmu.co – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau warganya agar tidak ikut turun dalam Aksi 22 Mei 2019, Rabu mendatang. Mereka diminta untuk menerima siapapun presiden dan wakil presiden terpilih, hasil Pemilu 2019.
“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Sesuai dengan point ketiga Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH), Muhammadiyah mematuhi hukum yang berlaku di NKRI, warga persyarikatan hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei,” tutur Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Ahad (19/5).
“Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apa pun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai presiden-wakil presiden, dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya.
Melansir Detik, meskipun pihaknya mengimbau warga agar tak ikut turun dalam Aksi 22 Mei, Abdul tetap tidak mempermasalahkan adanya rencana aksi tersebut, selama berjalan sesuai dengan undang-undang dan tak menyalahi regulasi yang ada.
“Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” jelas Abdul.
[su_box title=”Baca Juga” style=”glass”]
Hendropriyono Siap Pinjamkan Anjing untuk 22 Mei, Begini Tanggapan Polisi
[/su_box]
Ia juga mengingatkan agar warga negara bisa menaati perundang-undangan yang ada, termasuk para elite, Abdul berharap mereka bisa menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara, dengan tidak memperalat rakyat untuk menggenggam kekuasaan.
Aparat juga diharapkan bisa bekerja profesional, tidak represif, dan preemtif. Aparat juga diharapkan bisa mengutamakan pendekatan persuasif, dengan tidak memakai cara-cara militeristik, agar terhindar dari bentrokan fisik, apalagi hingga menyebabkan korban berjatuhan.
“Semua pihak, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak, bukan zero sum game (keuntungan seseorang setara dengan kerugian orang lain),” pungkasnya.
Senada dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) juga mengeluarkan imbauan serupa. Melalui Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini menyarankan agar warganya tidak turun dalam Aksi 22 Mei.
“Mengimbau warga NU tidak perlu datang ke Jakarta untuk melakukan aksi. Lebih baik kesempatan di bulan Ramadhan ini digunakan untuk perbanyak wirid dan menyemarakkan bulan suci dengan mengadakan kegiatan keagamaan dan pengajian. Mari bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman, dan juga tertib,” ujar Helmy.
Bahkan, Pengurus NU Wilayah Jakarta sudah menginstruksikan kepada seluruh takmir masjid yang berada di bawah naungan NU sebagai tindakan preventif, dengan menyatakan larangan menampung peserta Aksi 22 Mei di masjid.
Sementara itu, seperti diketahui, KPU akan mengumumkan hasil Pilpres 2019 serta Pileg yang berlangsung Rabu (17/4) lalu, pada Rabu (22/5) mendatang.
Namun, kabar akan adanya aksi massa di hari pengumuman hasil Pilpres tersebut pun beredar. Hingga membuat polisi menyatakan akan memberikan aksi tegas kepada para pendemo yang berbuat anarkis.
Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan adanya upaya sistematis, jika terjadi pengumpulan massa terkait dengan penetapan rekapitulasi Pemilu pada 22 Mei nanti.
“Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan,” tandasnya, saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).
Ketua Harian TKN itu pun menambahkan, agar seluruh masyarakat Indonesia tak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat untuk dijadikan titik berkumpul.
