Ngelmu.co – Dilema melanda salah satu pria lansia kejam di Israel, yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu (Bibi).
Bagaimana tidak, muncul ancaman, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir akan menggulingkan pemerintahan saat ini.
Hal itu akan dilakukan jika Bibi, menerima proposal gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Di parlemen Knesset, Senin (3/6/2024), Ben-Gvir menegaskan kepada wartawan:
“Jika Netanyahu, menandatangani sebuah kesepakatan yang ceroboh, yang mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas, Partai Otzma Yehudit akan membubarkan pemerintahan.”
Menurut Ben-Gvir, Netanyahu, mengatakan jika proposal gencatan senjata yang sesungguhnya, berbeda dengan yang diumumkan oleh Biden kepada publik.
Namun, Netanyahu menolak memperlihatkan kepadanya draf proposoal gencatan senjata yang dimaksud.
Sebelumnya, pada Ahad (2/6/2024), Netanyahu juga mengatakan bahwa ia tidak siap untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.
Ia juga mengeklaim, pernyataan Biden soal proposal gencatan senjata, tidak akurat.
Meski demikian, Presiden Israel Isaac Herzog, berbeda dengan Ben-Gvir.
Pada Ahad lalu, ia menyatakan dukungannya terhadap usulan rencana gencatan senjata tiga fase di Gaza.
Sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel.
“Dalam konteks ini [proposal kesepakatan Biden], saya mengatakan kepada PM [Benjamin Netanyahu], bahwa saya akan memberikan ia dan pemerintah dukungan penuh.”
“Untuk kesepakatan yang akan menghasilkan pembebasan para sandera,” kata Isaac, melalui akun X (Twitter)-nya.
Ia juga menekankan, bahwa sesuai tradisi Yahudi yang tidak boleh dilupakan, tidak ada perintah yang lebih besar daripada menebus tawanan dan sandera.
Terutama ketika menyangkut warga negara yang tidak mampu dipertahankan dan dilindungi oleh Israel.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk memulangkan mereka dalam kerangka kesepakatan yang melestarikan kepentingan keamanan Israel.”
Baca juga:
Sebelumnya, pada Jumat (31/5/2024), Biden, mengatakan bahwa Israel, menyodorkan kepadanya tiga fase kesepakatan yang akan mengakhiri kekerasan di Gaza.
Sekaligus mengamankan kesepakatan pelepasan sandera.
Biden, mengeklaim, Hamas telah menerima proposoal itu, dan meminta Netanyahu untuk menolak tekanan dari anggota kabinet koalisinya.
Tahap pertama kesepakatan mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas.
Termasuk yang terluka, orang lanjut usia, wanita, dan pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara.
Kesepakatan tahap kedua, melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.
Adapun tahap ketiga dari inisiatif tersebut adalah memulai rekonstruksi Gaza yang dilanda berbagai serangan.
Lewat pernyatan resmi–bersama Qatar dan Mesir–AS meminta kepada Israel dan Hamas untuk menyelesaikan perjanjian yang mewujudkan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Washington untuk gencatan senjata abadi.
“Sebagai mediator dalam diskusi yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera serta tahanan, Qatar, AS, dan Mesir, bersama-sama menyerukan Hamas dan Israel untuk menyelesaikan perjanjian yang mencerminkan prinsip-prinsip yang diuraikan Presiden Biden,” jelas Kementerian Luar Negeri Qatar.
“Prinsip-prinsip ini menyatukan tuntutan semua pihak dalam sebuah kesepakatan, yang melayani berbagai kepentingan, dan akan memberikan bantuan segera, baik kepada masyarakat Gaza, maupun para sandera dan keluarga mereka yang telah lama menderita,” sambung pernyataan tersebut.
Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa, kesepakatan ini menawarkan peta jalan untuk gencatan senjata permanen, dan mengakhiri krisis.
Baca juga:
Namun, pernyataan Biden itu langsung direspons oleh pihak kantor perdana menteri.
Bahwa pemerintahan Israel, berniat melanjutkan serangan mematikan di Gaza, sampai tujuan mereka tercapai.
Adapun Hamas, menyatakan akan merespons positif proposal apa pun yang menyertakan kesepakatan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, upaya pembangunan kembali, pemulangan pengungsi, dan pemenuhan perjanjian pertukaran tahanan secara komprehensif.
Sejak 7 Oktober 2023, Israel terus menyerang Gaza, secara brutal, hingga detik ini.
Meski resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, menuntut segera adanya gencatan senjata.
Sudah lebih dari 36.400 warga Palestina, terbunuh di sana, di mana sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak.
Bahkan, 82.600 orang lainnya juga dilaporkan terluka.
Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah menyatakan bahwa Israel, melakukan genosida di Gaza.
ICJ juga meminta Israel, tidak melakukan serangan ke Rafah, lantaran jutaan pengungsi Palestina, berlindung di sana.
Namun, Israel mengabaikan hal tersebut, mereka tetap mengirimkan pasukan penjajah untuk membombardir Rafah.
